Bupati Boltim Memaki Menteri, PAN Bilang 'Suaranya Keras, Tapi Maksudnya Baik'

Merdeka.com - PAN menilai wajar sikap kadernya, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar, yang mengamuk karena mekanisme pencairan bantuan langsung tunai sulit. Video kemarahan Sehan viral di sosial media.

Ketua DPP PAN Saleh Daulay mengatakan, ada niat dan keinginan baik dari Sehan dari kemarahannya tersebut.

Saleh mengatakan, Bupati Boltim tengah mendengar aspirasi dan tuntutan masyarakat di daerahnya. Namun, keinginan untuk membantu masyarakat itu terganjal birokrasi.

"Kelihatannya ada desakan kepada bupati sebagai kepala daerah untuk segera mempercepat pencairan BLT. Tetapi, itu tidak bisa dikerjakan begitu saja. Dia harus mentaati aturan yang ditetapkan oleh kementerian dari Jakarta," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (26/4).

Menurut Saleh, keluhan Bupati Boltim harus didengar oleh pemerintah pusat. Anggota Komisi X DPR ini menilai, keluhan serupa tengah dialami kepala daerah di tengah situasi sulit akibat darurat Covid-19.

"Saya yakin, bupati dan walikota lain juga dihadapkan dengan masalah yang sama. Cuma, yang terekam ketika bersuara hanya bupati Boltim. Semoga saja, suaranya ini bisa didengar dan bisa mempercepat proses pencairan bantuan yang dibutuhkan masyarakat," kata Saleh.

Saleh mengatakan, kendati demikian cara penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara lebih baik. Gaya marah Bupati Boltim itu, kata dia memang khas individunya.

"Tapi beliau kan orang Sulut. Saya kenal beliau ini. Ya, agak mirip dengan orang Medan. Suaranya agak keras. Namun maksudnya kan baik. Harus dipahami dari maksud dan tujuannya ketika bicara itu," kata dia.

Viral Sehan Salim Marah

Sebelumnya, viral video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk karena warganya susah makan, belum dapat bantuan dari pemerintah akibat pandemi Corona. Sehan bahkan sampai menghardik menteri yang mengeluarkan mekanisme BLT melalui transfer bank.

Dalam video berdurasi dua menit lebih itu, Sehan mengatakan para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak Covid-19. Dia bahkan sampai mengumpat dengan kata-kata kasar. Kata dia, rakyat sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

"Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, ini lah, ini lah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua," ucapnya.

Begini seharus nya pemimpin,memperjuangkan warga nya utk dapat bantuan jgn cuma bergetar di mimbarWarganya Kelaparan di Tengah Corona, Bupati Bolaang MengamukBupati Bolaang Mongondow Timur,Sulut,Sehan Salim Landjar,mengamuk karena menganggap penyaluran (BLT) masih dipersulit, pic.twitter.com/OnvuwTn8Cz

Sehan Landjar mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

"Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang," kata dia.

Mensos Tanggapi

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini," kata Juliari kepada merdeka.com, Minggu (26/4).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

"Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional," ujarnya.

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.

"Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami," tegasnya.