Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK tak beri bantuan hukum ke Gatot

BPK tak beri bantuan hukum ke Gatot Foto pernikahan Holly Angela dan Gatot. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan jika pembunuhan yang melibatkan auditor utama Gatot Supiartono tak terkait dengan kedinasan. Gatot menjadi otak pembunuhan berencana terhadap istri sirinya, Holly Angela Hayu Winanti (37).

"Ini perbuatan pribadi yang tidak terkait dengan kedinasan, maka tidak diberikan bantuan hukum," ujar Sekjen BPK Hendar Setiawan, Kamis (17/10).

Selama bertugas di BPK, kata Hendar, rekam jejak Gatot cukup cemerlang. Gatot memiliki tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan

"Audit terkait Kemenkumham, Kepolisian dan TNI," katanya.

Selama ini, Hendar menilai sosok Gatot sebagai sosok yang ramah. "Kariernya, prestasi bagus lalu jadi staf ahli pemeriksaan investigasi. Dia ramah komunikasi internal bagus," tandasnya.

Seperti diketahui, Gatot jadi otak pembunuhan karena kesal karena Holly merongrongnya meminta dibelikan mobil dan apartemen. Kemarahan Gatot memuncak ketika Holly memintanya menceraikan istri sahnya.

Akhirnya, Gatot meminta Surya Hakim mencari eksekutor buat menghabisi Holly. Gatot mengeluarkan uang Rp 250 juta untuk membayar 5 orang pelaku. Kini, polisi masih memburu Ruski dan Pago yang kabur usai kejadian.

Akibat perbuatan itu karier Gatot terancam tamat. Polisi menjerat pejabat eselon 1 BPK itu dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan
Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Ganjar Dengar Perguruan Tinggi Diintervensi karena Kritik Jokowi: Pemerintah Tak Perlu Ketakutan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Bantah Partai Garuda, KPU Tegaskan Tak Gelembungkan Suara Gerindra dan Golkar
Bantah Partai Garuda, KPU Tegaskan Tak Gelembungkan Suara Gerindra dan Golkar

Melalui tim hukumnya, KPU membantah tudingan Partai Garuda yang menyebut pihaknya telah menggelembungkan suara partai lain dengan mengambil suara pemilihnya.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu
Ganjar Sepakat dengan Wapres soal Dugaan Penyalahgunaan Bansos: Penting untuk Ditindaklanjuti Bawaslu

Ganjar sudah memprediksi penyaluran bantuan sosial (bansos) kerap dimanfaatkan para pejabat untuk mengkampanyekan salah satu paslon.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Pentingnya Etika Selaku Penegak Hukum
Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah Pentingnya Etika Selaku Penegak Hukum

Burhanuddin menegaskan, menjadi seorang jaksa pun tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan.

Baca Selengkapnya