BPK: Kemenpora lakukan kesalahan dalam proyek Hambalang
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyelesaikan audit investigasi proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Salah satu hasilnya adalah, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut.
"Paling tidak, saat kami melakukan pemeriksaan itu, bukti-bukti kepemilikan tanah belum clear. Sebenarnya BPK sudah pernah merekomendasikan lembaga Kementerian Pemuda dan Olahraga supaya segera mengurus proses sertifikasi tanah sebelum melakukan pembangunan. Itu sudah lama, sejak tahun 2007 atau 2008," kata Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri usai mengikuti rapat dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/9).
Salah satu alasan BPK merekomendasikan hal itu karena BPK khawatir jika pembangunan sudah dilakukan tanah Hambalang akan digugat dan akan memberikan kerugian besar pada negara.
Pihaknya mengaku, hasil audit itu secepatnya akan diserahkan kepada DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Secepatnya dilaporkan, diserahkan ke KPK dan DPR. Ke DPR karena audit Hambalang karena permintaan DPR sendiri," kata dia.
Menurutnya, BPK melakukan audit Hambalang secara keseluruhan, mulai dari proses sertifikasi lahan, proses pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
"Misalnya apakah layak menggunakan multiyears, apakah memenuhi persyaratan multiyears, itu kita lihat. Lalu kita lihat bagaimana proses lelang dan bagaimana pelaksanaan hingga kondisi terakhir. Jadi menyeluruh melakukan audit termasuk pengadaan peralatan-peralatan untuk gedung seperti, genset, AC dan itu saya kira bagian dari konstruksi gedung," kata Hasan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari proyek mangkrak tersebut, Bahlil bilang 78,9 persen sudah diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun saja.
Baca SelengkapnyaProyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaCak Imin optimistis akan ada hasil yang baik. Sebab sampai pemerintahan ini selesai, PKB masih berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaSelama kurang lebih tiga jam berjibaku dengan api, akhirnya operasi dinyatakan selesai sekira pukul 06.23 WIB.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaKKP akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo), di Pantai Ancol Plengsengan.
Baca Selengkapnya