Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bonaran tuding kasusnya dipolitisasi Bambang Widjojanto

Bonaran tuding kasusnya dipolitisasi Bambang Widjojanto Bupati Tapanuli diperiksa KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang akhirnya datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi buat menjalani pemeriksaan. Dia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap sengketa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi.

Mantan penasihat hukum terpidana kasus percobaan suap kepada pimpinan KPK, Anggodo Widjojo, malah menuding kasusnya dipolitisasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.

Menurut pemaparan Bonaran kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/10), saat itu dia bersengketa dengan lawan politiknya Dina Riana Samosir. Sementara Bambang waktu itu masih berpraktik sebagai advokat dan membela Dina di MK.

"Siapakah pengacara Dina Riana Samosir? Waktu itu adalah Bambang Widjojanto yang sekarang salah satu komisioner di KPK. Waktu di MK, salah satu permohonan BW adalah saya mendiskualifikasi Bonaran sebagai calon Bupati Tapanuli Tengah. Tapi MK saya menangkan, maka diskualifikasi itu enggak jadi. Alasannya waktu itu adalah perkara Anggodo."

Bonaran merasa perkaranya penuh dengan politisasi. Sebab, dia masih ngotot tidak pernah menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar.

"Saya lihat politis," ujar Bonaran.

Sementara itu, salah satu penasihat hukum Bonaran menyatakan perkara membelit kliennya sarat dengan konflik kepentingan terkait Bambang Widjojanto. Dia menyatakan saat itu Bambang memang berseberangan dengan Bonaran.

"Di sini ada conflict of interest karena ini berkaitan dengan salah satu

komisioner di KPK. BW itu dulu bersebrangan dengan beliau ini. Ada dendam di sini," kata pengacara itu.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.

Baca Selengkapnya
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Serahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan

Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Sosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik

Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Diserahkan Mendagri, Jokowi Beri Penghargaan ke Bupati Banyuwangi
Diserahkan Mendagri, Jokowi Beri Penghargaan ke Bupati Banyuwangi

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup
Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Baca Selengkapnya