Bobby Nasution Ingin Pembangunan BRT Dilakukan Secepatnya

Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengapresiasi keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memilih Kota Medan menjadi salah satu kota di Indonesia untuk dibangun Bus Rapid Transit (BRT).

Pembangunan BRT bertujuan mengatasi kemacetan sekaligus memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya kepada masyarakat. 

"Semoga pemilihan Kota Medan ini menjadi pilihan yang tepat. Apa yang menjadi kekurangan dalam pembangunan BRT dapat disampaikan kepada kami,“ kata Bobby  di Balai Kota Medan, Kamis (7/9).

Didampingi Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, Bobby Nasution selanjutnya mengungkapkan, Pemko Medan berkomitmen mendukung pembangunan BRT yang masuk dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran) ini.

“Kami ingin program ini berjalan dengan baik di Kota Medan,” ungkapnya.

Selain itu menantu Presiden Joko Widodo ini juga menyampaikan, Pemko Medan terus mendorong masyarakat  menggunakan transportasi umum.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto mengungkapkan, pembangunan BRT baik menyangkut infrastruktur, jalur, depo maupun pendukung lainnya akan dilakukan lebih cepat seperti keinginan Menteri Perhubungan.

“Alhamdulillah, komunikasi dengan Kota Medan cukup intens sehingga pembangunan BRT dapat dilakukan secepatnya,” ungkap Suhartono.

Salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan, kata Suhartono, pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023.

Selanjutnya mengenai masalah operasional, ungkap Suhartono, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) sebanyak 551 armada. Dikatakannya, BRT yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta. Mengenai koridor, sebutnya, ada 17 koridor yang akan dibangun. Dari jumlah itu, bilangnya, 15 merupakan murni kewenangan kota (Pemko Medan).

“Sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU No.22 bahwa otoritas yang berada di wilayah kota menjadi kewenangan pemerintah kota, kawasan lintas menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta kawasan pinggiran menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten. Kita harapkan ini secepatnya disepakati sehingga tidak terlalu lama untuk diselesaikan,” ujarnya.

Menyangkut masalah depo, kata Suhartono, sesuai dengan kebijakan yang dilakukan Wali Kota sudah ada beberapa depo yang akan dilakukan pembangunannya, termasuk di Amplas. 

Sedangkan Kadishub Kota Medan Iswar mengungkapkan, pembangunan jalur untuk BRT disepakati akan dimulai bulan Februari atau Maret 2024.

Selanjutnya, masalah kewenangan Pembangunan koridor, jelasnya, dari 17 koridor yang akan dibangun, 15 koridor merupakan kewenangan Pemko Medan, sedangkan 2 koridor lagi kewenangan Provinsi Sumut.

“Menyangkut pengadaan bus berjumlah 551 unit, kebutuhan armada dalam kota sebanyak 468 unit. Dari jumlah 551 bus tersebut, 50 persennya merupakan bantuan bus listrik dari Kemenhub,” terang Iswar.