Merdeka.com - Perairan Natuna belakangan memicu ketegangan antara Indonesia dengan China. Sebab, China mengklaim wilayah itu masuk ke dalam wilayahnya.

Beberapa waktu lalu, sempat beredar video sejumlah kapal China memasuki perairan Natuna yang berada dalam wilayah Indonesia. China juga mengklaim perairan Natuna sebagai wilayahnya.

TNI langsung bereaksi dengan menambah pasukan dan armada kapal perang ke Perairan Natuna. Presiden Jokowi bahkan sampai mendatangi Kepulauan Natuna pada 8 Januari 2020.

"Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Meski begitu, belakangan pemerintahan Jokowi mengakui bahwa China memang lebih unggul dari Indonesia dalam segi kekuatan militer dan jumlah SDM. Karenanya, Indonesia enggan melakukan konfrontasi militer. Berikut ulasannya:

Menko Polhukam Akui RI Bakal Kalah Kalau Perang dengan China

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui China memiliki SDM dan kekuatan militer yang lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan melawan secara fisik terkait kasus sengketa wilayah perairan di Natuna Utara.

"Kalau kita adu kekuatan bersenjata dengan (China), yang jumlahnya lebih banyak, China besar sekali, Penduduknya 1,3 miliar, pasti lebih besar kekuatannya dari Indonesia. Sehingga kalau kita hadapi secara fisik hitungan matematis ya kita bisa kalah," kata Mahfud, Jumat (21/2).

Menko Polhukam Sebut Indonesia Bisa Menang Karena Ada Hukum dan Tuhan

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui China memiliki SDM dan kekuatan militer yang lebih besar dari Indonesia. Meski sadar akan kalah bila adu senjata, Mahfud yakin Indonesia bisa menang dan menguasai Natuna sebab berpegang pada hukum dan Tuhan.

"Tetapi kita punya hukum internasional, konstitusi, dan lebih dari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga kita akan tetap mempertahankan wilayah itu sebagaimana amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah itu artinya melindungi teritori," ucapnya.

Menko Maritim Sebut Perang Putusan Akhir

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan perang adalah jalan terakhir setelah serangkaian upaya diplomasi. Hal ini disampaikan terkait klaim perairan Natuna yang dilakukan China sebagai batas wilayahnya.

Lalu disusul dengan beberapa kapal penangkap ikan berbendera negeri tirai bambu yang memasuki zona eksklusif ekonomi (ZEE). Menko Luhut menilai gesekan antar negara tak mesti dilanjutkan dengan perang.

"Perang itu ujung dari diplomasi," kata Menko Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (17/1).

"Masa baru ribut sudah perang, itu pemikiran, maaf kalau saya pakai istilah bodoh," sambungnya.

Lakukan Kesepakatan Lintas Instansi

China mengincar wilayah perairan Natuna meski masuk dalan ZEE Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan salah satu upaya mempertahankan Natuna adalah kesepakatan lintas instansi untuk mengamankan wilayah tersebut dari kapal China.

"Bagian dari mempertahankan wilayah integrasi atau integritas teritori itu antara lain kita lakukan hari ini melalui kesepakatan bersama kita memperkuat kehidupan atau kehadiran negara di laut Natuna Utara," ucapnya.

Diketahui, Mahfud MD menghadiri Penandatanganan Kesepakatan bersama pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta.

Kesepakatan terdiri dari Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero), Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.

Menko Maritim Bantah Indonesia Lunak

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya sikap lunak dari pemerintah dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Menurutnya upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.

"Siapa lunak? Apanya yang lunak? Apanya kurang tegas. Kita tidak pernah mau ada negosiasi batas teritori kita. Kapan kita pernah ngomong? Tidak pernah, koreksi loh! Jangan asal ngomong," kata Luhut.

Luhut menjelaskan pemerintah tidak bisa asal menenggelamkan kapal-kapal asing. Sebab menurutnya itu tidak perlu lantaran banyak cara lain untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Kita tidak bisa bilang tenggelamin-tenggelamin, tidak perlu gitu juga," tandas dia.

Bakal Bangun Pangkalan Militer di Natuna

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya berencana membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya yaitu, di Natuna, Kepulauan Riau dan Indonesia Timur.

"Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. Di Natuna, di Indonesia Timur, di beberapa tempat," ujar Prabowo, Kamis (9/1).

"Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan, tidak hanya di Natuna. Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia. Masa saya paparan pertahanan untuk kalian semua," kata dia.