BK DPR minta Dahlan Iskan fair seperti Dipo Alam
Merdeka.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Muhammad Prakosa berharap Menteri BUMN Dahlan Iskan bersikap adil, dengan mengungkapkan bukti terkait tudingannya kepada sejumlah anggota dewan yang diduga memeras BUMN.
"Saya minta Dahlan ada bukti, karena tudingan persekongkolan kan dua pihak. Pak Dahlan punya kekuatan, sumber lain bisa dilihat, jadi (nya) fair," kata Prakosa di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (28/11).
Prakosa menjelaskan, surat tertutup dari Dahlan yang ditujukan ke pimpinan BK DPR waktu lalu, hanya berisi secarik kertas yang tidak banyak memberi keterangan.
"Yang terjadi beliau (Dahlan) pakai kertas tipis, saya bilang bacakan saja, ternyata ini hanya tiga peristiwa dan dua anggota dewan," lanjutnya.
Untuk itu, Prakosa mendesak Dahlan segera menempuh jalur hukum, seperti yang dilakukan Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan dugaan permainan proyek anggota dewan pada tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, polemik Dahlan versus anggota dewan sudah menjadi konsumsi publik. Akibatnya, pihak yang dirugikan terkesan sudah divonis, namun tidak melalui proses hukum.
"Kalau Pak Dipo Alam lebih fair. Beliau ada bukti awal, yang menyampaikan ke penegak hukum. Kalau Dahlan beda dengan Dipo," kata Prakoso.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaPengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaDalam rekaman yang beredar, muncul dugaan penggunaan dana desa untuk menangkan satu paslon.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca Selengkapnya