Berdalih kebutuhan, semua parpol setujui pembangunan gedung baru DPR
Merdeka.com - Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR. Pembangunan gedung baru ini diharapkan menjadi ikon nasional dan memperkuat kinerja DPR.
Gedung baru itu bakal diperuntukkan sebagai perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli anggota dewan. Proses pembangunannya akan dimulai pada 16 Agustus 2015 setelah Presiden Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan.
Dia menyatakan pembangunan ini sebagai ikon nasional. Hal itu juga sebagai penanda DPR sebagai parlemen modern.
Tak seperti proyek DPR yang lain. Hampir sebagian besar fraksi partai politik sepakat dengan gagasan pembangunan gedung baru DPR.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Baca SelengkapnyaAHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaMassa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca SelengkapnyaHeru menyebut salah satu desain perkotaan yang dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta yakni pengembangan proyek-proyek TOD di tengah kota melalui MRT Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.
Baca Selengkapnya