Bareskrim sidik 6 laporan dugaan korupsi Denny Indrayana
Merdeka.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso memastikan pihaknya menerima delapan laporan dugaan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Denny Indrayana saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dari delapan laporan tersebut enam di antaranya tengah dilakukan penyidikan.
"Kalau yang enam bisa ditingkatkan ke penyidikan," kata Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/4).
Namun Waseso mengatakan saat ini penyidik tengah memprioritaskan kasus dugaan korupsi pengadaan pembuatan paspor lewat elektronik atau payment gateway yang melibatkan Denny Indrayana.
"Namun masih didalami yang enam ini tapi tapi saya bilang satu saja dulu karena sudah ada audit dan segala macam saksinya," ujar mantan Kapolda Gorontalo ini.
Selain payment gateway, penyidik juga tengah menyelidiki kasus dugaan perjalanan ganda yang diduga dilakukan Denny Indrayana ketika menjabat di Kemenkum HAM. Diduga dalam kasus tersebut Denny kerap melakukan perjalanan ganda dengan menggunakan dana dari Kemenkum HAM dan salah satu maskapai penerbangan nasional.
"Nanti kita lihat dan buktikan. Jangan berandai-andai," pungkas dia.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaJaksa menjemput paksa Soni Petrus, terpidana korupsi pengadaan alat berat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekas. Dia langsung dijebloskan ke penjara.
Baca SelengkapnyaJaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaSelain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya