Bantah korupsi, Mirwan Amir jelaskan asal-usul kekayaannya
Merdeka.com - Tidak terima atas tudingan bahwa pundi-pundi hartanya bertambah setelah menjabat sebagai anggota dewan, mantan wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir menjelaskan perihal harta kekayaan yang ia dapat.
"Gini, saya itu sebelum masuk DPR tahun 2003 sebagai pengusaha dan mungkin Anda-anda melihat laporan kekayaan saya berapa. Jadi saya ini bukan orang yang tidak punya apa-apa masuk ke DPR," tegas Mirwan di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).
Politisi Partai Demokrat ini pun menjelaskan terkait dengan adanya transfer dari Dina. Dia mengatakan, Dina tidak lain adalah rekan bisnisnya.
"Saya mau klarifikasi, itu memang ada bisnis. Ibu Dina rekan bisnis adik saya. Dia (Dina) menawarkan bisnis retailer batu bara. Jadi saya mencoba ikut, hanya sekadar ikut kecil-kecilan. Misalnya saya hanya kasih duit Rp 200 juta, itu hasilnya Rp 14 juta per minggu, itu ada keuntungannya. Dan kalau dihitung-hitung dalam sebulan Rp 56 juta. Jadi hanya begitu bisnisnya," jelasnya.
Mirwan pun juga membantah terkait berita yang menyebutkan dirinya membeli tiga mobil mewah sekaligus.
"Itu salah, itu fitnah juga. Tidak ada yang dikatakan beli sekali tiga mobil mewah. Mobil Mercy itu adik saya membelinya tahun 2010, kalau enggak salah menurut keterangannya. Setelah itu dijual itu mobil, tahun 2011. Dia beli mobil yang lain, jadi tidak ada beli mobil sekali tiga," papar Mirwan.
Lalu bagaimana kabar yang menyebutkan adanya transfer dari salah satu pengusaha hotel? "Itu tidak ada, sama sekali tidak ada transfer dari hotel itu. Boleh dibuktiin rekening saya tidak ada transfer," jawabnya.
"Begitupun dengan kabar yang menyebutkan saya mentransfer ke dua staf saya, itu juga tidak ada sama sekali," pungkas Mirwan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPenyidik Kejaksaan Agung, kata Kuntadi, pihaknya bakal memeriksa siapapun yang terkait demi melancarkan pengungkapan kasus tersebut.
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnya