APBD 2017 DKI diketuk naik 4,65%, ini penjelasan Sumarsono
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan kenaikan tersebut merupakan efisiensi dari sisa APBD sebelumnya. Jumlah itu juga didapat dari sisa penerimaan pajak retribusi.
"Setelah dimasukan kan jumlahnya Rp 63 triliun sekian kenaikannya juga nggak signifikan tapi APBD nya ditambah sisa Rp 5,6 triliun bekas penerimaan pajak retribusi juga," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (06/12).
Selain itu, Sumarsono juga menjelaskan ada anggaran sisa untuk pengadaan daging, tetapi tidak jadi digunakan. "Sebenarnya itu adalah anggaran cadangan yang diisi lupa kalau ditotal dengan pengeluaran maka total APBD itu menjadi total 70,28 triliun itu prinsip," bebernya.
Di samping kenaikan pendapatan, juga ada kenaikan belanja yang difokuskan untuk penyediaan lahan. Salah satunya penambahan taman kota dan kawasan hijau, hal itu membutuhkan lahan yang tidak sedikit.
"Saya kira itu penting di Jakarta yang semakin padat untuk menghiasi Jakarta. Juga untuk makam, tapi lebih penting lagi pengadaan lahan untuk Rusun kita punya target 11.500 Yang harus dipenuhi dan kita butuh lahan jadi semata mata kalo ada kenaikan lebih banyak lahan dan infrastruktur untuk pengendalian banjir," jelasnya.
Sumarsono memastikan pengesahan APBD 2017 pada 19 Desember nanti. "Semua harus selesai sebelum awal Januari sehingga 1 Januari pemerintahan bisa mulai beraktivitas," tandasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaHasto menilai capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mirip seperti Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPer 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca SelengkapnyaAWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaProduksi PHR di Blok Rokan mencapai 172.710 BOPD, menjadi angka tertinggi sejak alih kelola dan menjadi angka produksi migas tertinggi di Indonesia saat ini.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Selengkapnya