Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

APBD 2017 DKI diketuk naik 4,65%, ini penjelasan Sumarsono

APBD 2017 DKI diketuk naik 4,65%, ini penjelasan Sumarsono Sumarsono. ©2016 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan kenaikan tersebut merupakan efisiensi dari sisa APBD sebelumnya. Jumlah itu juga didapat dari sisa penerimaan pajak retribusi.

"Setelah dimasukan kan jumlahnya Rp 63 triliun sekian kenaikannya juga nggak signifikan tapi APBD nya ditambah sisa Rp 5,6 triliun bekas penerimaan pajak retribusi juga," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (06/12).

Selain itu, Sumarsono juga menjelaskan ada anggaran sisa untuk pengadaan daging, tetapi tidak jadi digunakan. "Sebenarnya itu adalah anggaran cadangan yang diisi lupa kalau ditotal dengan pengeluaran maka total APBD itu menjadi total 70,28 triliun itu prinsip," bebernya.

Di samping kenaikan pendapatan, juga ada kenaikan belanja yang difokuskan untuk penyediaan lahan. Salah satunya penambahan taman kota dan kawasan hijau, hal itu membutuhkan lahan yang tidak sedikit.

"Saya kira itu penting di Jakarta yang semakin padat untuk menghiasi Jakarta. Juga untuk makam, tapi lebih penting lagi pengadaan lahan untuk Rusun kita punya target 11.500 Yang harus dipenuhi dan kita butuh lahan jadi semata mata kalo ada kenaikan lebih banyak lahan dan infrastruktur untuk pengendalian banjir," jelasnya.

Sumarsono memastikan pengesahan APBD 2017 pada 19 Desember nanti. "Semua harus selesai sebelum awal Januari sehingga 1 Januari pemerintahan bisa mulai beraktivitas," tandasnya.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
PDIP soal Solusi Harga Cabai: Prabowo Prioritaskan Menambah Alutsista dan Utang Luar Negeri
PDIP soal Solusi Harga Cabai: Prabowo Prioritaskan Menambah Alutsista dan Utang Luar Negeri

Hasto menilai capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo mirip seperti Jokowi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Beda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP

Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Waspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya
Waspada DBD di Indonesia Melonjak Sampai Bulan April, Kenali Gejalanya

Per 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus

Baca Selengkapnya
Usai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
Usai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD

AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Usai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD
Usai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD

Produksi PHR di Blok Rokan mencapai 172.710 BOPD, menjadi angka tertinggi sejak alih kelola dan menjadi angka produksi migas tertinggi di Indonesia saat ini.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya