Antasari Azhar gugat UU Kejaksaan ke MK

Merdeka.com - Terpidana kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, Antasari Azhar merasa tidak terima dengan proses peradilan terhadap dirinya. Dia menyatakan, proses peradilan itu dijalankan dengan penuh kecacatan prosedur sejak pada tahap pemeriksaan.

Menurut Antasari, proses pemeriksaan yang dijalankan terhadap dirinya telah melanggar hak konstitusionalnya karena tidak pernah mencantumkan surat izin dari kejaksaan seperti yang termuat dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Atas dasar itu, Antasari bersama adik Nasrudin Zulkarnaen, Andi Syamsuddin Iskandar dan seorang advokat, Boyamin mengajukan permohonan uji materi pasal ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada pemeriksaan polisi, penetapan tersangka bahkan sampai persidangan di Pengadilan Negeri (PN), tapi tanpa izin Kejaksaan Agung," ujar salah satu pemohon, Boyamin di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (1/5).

Pasal yang dimaksud berbunyi 'Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung'.

Boyamin mengatakan, pemberlakuan pasal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif dalam hukum. Menurut dia, pasal ini telah membedakan antara warga negara dengan jaksa sehingga menimbulkan perlakuan yang berbeda di mata hukum.

"Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara dengan jaksa ketika menghadapi proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945," kata Boyamin.

Selanjutnya, Boyamin mengatakan, para pemohon meminta MK untuk membatalkan pasal itu dalam petitum-nya. "Kami meminta MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi," pungkas dia.