Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Sesalkan Masih Banyak RS Berdalih Tolak Pasien BPJS

Anggota DPR Sesalkan Masih Banyak RS Berdalih Tolak Pasien BPJS Anggota DPR Ivan Doly Gultom. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ivan Doly Gultom menyesalkan rumah sakit-rumah sakit yang menolak pasien BPJS kesehatan. Baik RS milik pemerintah pusat, daerah maupun swasta. Ivan melihat sejumlah dalih RS menolak pasien-pasien BPJS. Semisal, ada penyakit yang tidak dibiayai oleh BPJS sampai kerusakan alat operasi yang dimiliki RS.

"Pertama, penyebab penolakannya pun bermacam-macam, seperti penyakit yang tidak dapat dibiayai BPJS. kedua alasan kerusakan peralalatan operasi dan ketiga bilamana membutuhkan CT scan RS selalu melakukan penolakan karena itu masuk biaya yang tidak ditanggung BPJS," kata Ivan melalui keterangan tertulis, Senin (4/3).

Alasan lainnya, menurut Ivan, pasien seringkali dirujuk pihak RS ke RS lainnya dengan alasan keterbatasan alat medis, obat dan kamar rawat. Kemudian, pasien BPJS yang masuk golongan ekonomi rendah kadang juga harus membiayai penggunaan mobil ambulan sendiri.

"Ambulan yang dimiliki RS selalu tidak terdsedia saat pasien BPJS membutuhkan," ujar dia.

Ivan menyebut, pemerintah seharusnya memberikan fasilitas obat kepada pasien BPJS. Obat-obat yang diberikan setidaknya berkualitas di atas obat generik.

Selanjutnya, dia juga menyoroti soal korban kecelakaan lalu lintas baik perorangan maupun lebih juga harus dibiayai BPJS.

"Karena korban kecelakaan dinilai layak mendapatkan pembiayaan RS dari BPJS, karena mereka juga telah membayar iuaran bulanannnya," tegas dia.

Politikus Golkar ini kesal dengan modus RS-RS yang seringkali menjebak pasien untuk membayar biaya administrasi sampai obat-obatan di kasir. "Pasien biasanya diminta bayar biaya administrasi atau obat-obatan yang murah," ucap Ivan.

Dia mengimbau pemerintah dalam hal ini Kemenkes dengan BPJS dan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta saling bekerja sama agar pihak RS tidak lagi mencari cari alasan untuk menghindari pembayaran dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, lanjut Ivan, calon peserta BPJS lebih baik melengkapi surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) ketika mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS atau ketika menggunakan kartu BPJS itu.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Anggota 'DPR' Dagang Pentol, Selalu Kenakan Jas & Dasi saat Jualan Pakai Motor
Ada Anggota 'DPR' Dagang Pentol, Selalu Kenakan Jas & Dasi saat Jualan Pakai Motor

Asyik berjoged sembari melayani para pembeli. Dia adalah sosok pria yang akrab disapa Mas Di.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Anies Beri Sinyal Gandeng Kubu Ganjar Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Anies Beri Sinyal Gandeng Kubu Ganjar Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Anies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024
Siap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024

Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.

Baca Selengkapnya
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya