Follow
Akil Mochtar resmi jabat Ketua MK
Merdeka.com - Hakim Konstitusi Akil Mochtar kini telah resmi menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Ketua MK di hadapan delapan hakim konstitusi yang lain.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua MK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Akil mengucapkan sumpah di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (5/4).
Pengucapan sumpah ini merupakan agenda tunggal yang digelar dalam sidang pleno terbuka. Dalam sidang ini, tampak beberapa pejabat tinggi negara yang hadir.
Mereka adalah Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Hatta Ali, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Menhub EE Mangindaan, dan sejumlah pejabat lain.
Akil terpilih secara voting dalam sidang pleno khusus pada Rabu (3/4). Akil memperoleh tujuh suara mengalahkan Harjono yang memperoleh dua suara.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca Selengkapnya
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca Selengkapnya
Muhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca Selengkapnya
Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen setelah sebelumnya dua kali dibentuk secara ad hoc.
Baca Selengkapnya
Suara rakyat dalam menentukan pemimpin juga menjadi pilihan untuk merubah nasib ke depan.
Baca Selengkapnya