Ahok kesal pejabat DKI berleha-leha, staf kerja mati-matian

Merdeka.com - Gubernur DKI Provinsi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan dirinya akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencari sosok yang memiliki etos kerja yang handal. Oleh karenanya ia mengatakan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada lagi rotasi dan perombakan struktur jabatan.

Dia pun menegaskan para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak terburu-buru merasa 'aman' dari perombakan.

"Nantinya itu kita ingin dapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Jadi tidak ada lagi kalau sudah eselon 2 itu aman," kata Ahok di Monas Jakarta, Jumat (2/1).

Ahok, menambahkan selama ini kerapkali terjadi ketimpangan di mana pejabat yang posisinya lebih tinggi berleha-leha. Sementara staf mereka bekerja mati-matian. Kondisi ini juga yang membuat Ahok mengambil keputusan untuk melakukan perombakan besar-besaran pada struktur PNS Pemprov DKI.

"Padahal stafnya nunggu dia pensiun baru bisa naik. Nah yang kerja setengah mati itu stafnya. Kalau dia lebih baik kenapa nggak kasih kesempatan untuk yang terbaik. Dan kita juga harus belajar ikhlas kalau ada yang lebih baik dari kita ya jangan (ngoyo)," imbuhnya.

Ahok menerangkan nantinya akan ada evaluasi tiga bulanan untuk mengevaluasi kinerja PNS dilingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari evaluasi tiga bulanan itulah para pejabat yang tidak memiliki kinerja baik akan diganti dengan mereka yang telah menjadi pelayan masyarakat secara baik. Salah satu tolok ukur dalam evaluasi tersebut adalah laporan masyarakat mengenai kepuasan layanan para PNS tersebut.

"Evaluasi tiap 3 bulan gampang kita tinggal dapat laporan dari masyarakat, pak Wagub blusukan saya juga blusukan kita lihat kalau suatu wilayah kelurahan ga beres salah siapa. Kalau ada anak meninggal salah siapa kalau ada PKL yang kita tata salah siapa, kita akan cari tahu. Mulai hari ini kita latih PNS DKI sebuah sistem yang baru, kalau atasannya baik kamu nggak benar lapor kepada kami. Nggak boleh diam. Tidak ada batas waktu. Mungkin tiap 3 bulan ada pelantikan-pelantikan, ganti yang kerjanya nggak benar," tegasnya.