65 Daerah terancam gagal dimekarkan

Merdeka.com - Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan dua menteri yakni Mendagri Gamawan Fauzi dan Menko Polhukam Djoko Suyanto. Rapat dilakukan salah satunya untuk membahas evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah disahkan menjadi RUU DPR beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menjelaskan, rapat konsultasi kali ini digelar untuk membahas keputusan DPR yang telah menetapkan RUU tentang 65 DOB. Menurut dia, pemerintah ingin mengevaluasi beberapa daerah yang masuk dalam RUU.

"Mau enggak mau suka enggak suka Menko, Dagri inisiatif langkah seperti apa jalan keluar paling baik, karena pemerintah ternyata seizin kami di DPR bisa saja 65 DOB yang diputuskan paripurna bisa saja tidak semua bisa diloloskan (dimekarkan) karena pertimbangan spesifik belum memenuhi persyaratan," jelas Priyo usai pimpin rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (27/12).

Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan, 65 DOB yang telah diputuskan ke dalam RUU itu belum tentu semua dimekarkan. Sebab, kata dia, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam soal layak atau tidaknya daerah tersebut untuk benar-benar dimekarkan.

"Menyetujui pembahasan lebih lanjut dengan pembahasan yang sangat dalam tentang daerah prioritas dengan segala macam latar belakang, keperluan mendesak pembicaraan nanti ditingkat satu, kesepakatan yang kita capai ini sangat baik sehingga forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan DPR tidak serta merta harus terhenti buntu selama bisa berikan pemahaman aspirasi," jelas dia.

Menurut dia, tidak semua daerah yang dimekarkan maju. Oleh karena itu, 65 DOB yang masuk dalam RUU di DPR harus kembali dikaji, mana yang layak dan tidak untuk benar-benar dimekarkan.

"Karena tidak semua daerah otonom baru yang sudah mekar begitu banyak yang selama ini berhasil di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan. Oleh karena itu kesepakatan yang bagus kita capai pada pagi hari ini adalah kita sepakat bahwa usulan tentang RUU DOB tadi itu," ujarnya.

Namun demikian, ia tak menjelaskan mana saja daerah belum layak untuk dimekarkan. Hal ini akan diketahui setelah dilakukan pembahasan secara intensif dan berkala baik dari pemerintah maupun DPR dipembahasan tingkat satu.

Berikut ini 65 daerah telah diusulkan DPR dan telah masuk dalam RUU adalah:

1. Kabupaten Pantai Barat Mandailing, Sumut

2. Kabupaten Simalungun Hataran, Sumut

3. Kabupaten Renah Indojati, Sumbar

4. Pembentukan Kota Muara Bungo, Jambi

5. Kabupaten Pantai Timur, Sumsel

6. Kabupaten Kikim Area, Sumsel

7. Kabupaten Lembak, Bengkulu

8. Kepulauan Kundur, Kepulauan Riau

9. Kabupaten Bogor Barat, Jawa Barat

10. Sukabumi Utara, Jawa Barat

11. Garut Selatan, jawa Barat

12. Kabupaten Lombok Selatan, NTB

13. Kabupaten Adonara, NTT

14. Kota Maumere, NTT

15. Sekayam Raya, Kalimantan Barat

16. Kabupaten Banua Landjak, Kalimantan Barat

17. Paser Selatan, Kaltim

18. Kabupaten Berau Pesisir Selatan, Kaltim

19. Kota Langowan, Sulut

20. Kota Tahuna, Sulut

21. Kabupaten Talaud Selatan, Sulut

22. Kabupaten Bone, Sulsel

23. Kabupaten Boliyohutu, Gorontalo

24. Kabupaten Pinipi, Gorontalo

25. Kabupaten Gorontalo Barat, Gorontalo

26. Kabupaten Kepulauan Obi, Maluku Utara

27. Kabupaten Wasile, Maluku Utara

28. Kota Merauke, Papua

29. Kota Lembah Baliem, Papua

30. Kabupaten Okikha, Papua

31. Kabupaten Grime Nawa, Papua

32. Kabupaten Pulau Numfor, Papua

33. Kabupaten Ketangban, Papua

34. Kabupaten Yahuhimo Barat Pegunungan Seir, Papua

35. Kabupaten Memberamo Hulu, Papua

36. Kabupaten Yakuhimo Barat Daya, Papua

37. Kabupaten Yakuhimo Timur, Papua

38. Kabupaten Yakuhimo Utara, Papua

39. Kabupaten Yalimek, Papua

40. Kabupaten Bogoga, Papua

41. Kabupaten Baliem Centre, Papua

42. Kabupaten Ghondumi Sisare, Papua

43. Kabupaten Muyu, Papua

44. Kabupaten Admi Korbai, Papua

45. Kabupaten Muara Digul, Papua

46. Kabupaten Puncak Trikora, Papua

47. Kabupaten Yapen Timur, Papua

48. Kabupaten Yapen Barat, Papua

49. Kabupaten Malamoi, Papua Barat

50. Kabupaten Maybrat Sau, Papua Barat

51. Kota Manokwari, Papua Barat

52. Kabupaten Manokwari Barat, Papua Barat

53. Kabupaten Kokas, Papua Barat

54. Kabupaten Immeko, Papua Barat

55. Kabupaten Raja Ampat Utara, Papua Barat

56. Kabupaten Raja Ampat Selatan, Papua Barat

57. Kabupaten Moskona, Papua Barat

58. Provinsi Tapanuli

59. Provinsi Kepulauan Nias

60. Provinsi Pulau Sumbawa

61. Provinsi Kapuas Raya

62. Provinsi Bolaang Mangondow Raya

63. Pembentukan Provinsi Papua Selatan

64. Provinsi Tengah

65. Provinsi Barat Daya