337 KK korban penggusuran di Manado mengadu ke DPRD Sulut

Merdeka.com - Sebanyak 337 Kepala Keluarga (KK) korban penggusuran Kampung Bobo Kelurahan Maasing, Manado, pada 5 Mei 2015 lalu mendatangi kantor DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/10) pagi. Kedatangan ratusan warga ini untuk mempertanyakan nasib mereka yang menganggap penggusuran rumah dilakukan tidak sesuai prosedur.

"Penggusuran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak pernah diperkarakan secara perdata di PN Manado, eksekusi dilakukan hanya dengan putusan PTUN dan pidana," jelas Koordinator aksi Arya dalam orasinya di halaman gedung dewan.

Lebih jauh, mereka meminta pemerintah agar membatalkan aksi penggusuran yang dinilai tidak sesuai proses hukum. Selain itu, ratusan warga ini juga meminta pengembalian seluruh kerugian yang diakibatkan oleh penggusuran, serta memberikan hak kepemilikan lahan kepada warga yang telah menempati lahan selama puluhan tahun.

Aksi demo masyarakat tersebut sempat ricuh, akibat adanya aksi saling dorong antara masyarakat dengan para anggota kepolisian yang memblokade pintu masuk ke DPRD Sulut.

Diketahui, penggusuran rumah di Kampung Bobo yang dilakukan oleh aparat gabungan Satpol PP, Polresta Manado dan TNI AD pada 5 Agustus 2015 lalu mengakibatkan sekitar 750 jiwa kehilangan tempat tinggal.

Meski sempat diwarnai isak tangis dan perlawanan warga, eksekusi akhirnya berhasil dilakukan oleh Hanny Wala yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan tersebut.