16 Juta pekerja di Jabar belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
Merdeka.com - Jumlah tenaga kerja di Jawa Barat yang tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan baru sekitar 2,1 juta. Angka itu masih jauh dari ideal karena jumlah pekerja di Jabar mencapai 18 juta. Artinya ada sekitar 16 juta pekerja belum tercover jaminan sosial tersebut.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya menargetkan pada 2018 seluruh tenaga kerja di Jabar tercover BPJS ketenagakerjaan. Pihaknya mengaku terus melakukan sosialisasi agar perusahaan bisa mempercayai asuransi ketenagakerjaannya kepada BPJS milik pemerintah ini.
Bagi yang belum juga mendaftarkan karyawan perusahaan bisa saja memberikan sanksi lantaran jaminan ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-undang.
"Sebetulnya kami memiliki kewenangan publik, salah satunya memberikan sanksi pencabutan pelayanan publik, izin, dan seterusnya. Tapi kami harus laporkan dulu ke Pemprov karena kewenangan itu ada di Pemprov," katanya di Gedung Sate Bandung, Kamis (23/10).
Namun sebelum itu dilakukan, upaya persuasif akan dilakukan terlebih dahulu. Dengan harapan bahwa perusahaan bisa segera mendaftarkannya pekerja ke BPJS.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengaku, untuk menutupi minimnya pekerja yang tercover BPJS pihaknya akan membuat surat edaran kepada bupati wali kota untuk segera bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Ketika ada dana jaminan atau perlindungan di kabupaten/kota, sebaiknya dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan.
"Kan ada dana perlindungan atau jaminan-jaminan di kab/kota. Ada dana kematian Rp 2 juta. Akan sangat bagus kalau itu dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan, kalau dikelola BPJS akan lebih besar dan lebih bermanfaat," ucapnya.
Menurut dia banyak keunggulan peserta BPJS untuk melindungi dari segala hal yang tidak diinginkan. Apalagi BPJS diselenggarakan langsung pemerintah. Pemahaman itu harus dilakukan kepada karyawan bahwa persoalan jaminan ketenagakerjaan harus diperhatikan.
"Kita harus memberi sosialisasi bahwa ikut BPJS ketenagakerjaan itu menguntungkan, ketika ada persoalan-persoalan ke depan, kalau nabungnya mandiri manfaatnya kan kecil, tapi kalau dikelola jadi besar karena yang dikelola bukan hanya dana sendiri, tapi digabung juga dengan yang lain," tuturnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023 yakni 123,8 juta orang.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan menyerahkan langsung manfaat berupa santunan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjangan bagi pegawai Bawaslu diberikan setiap bulan.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaIa memulai bisnisnya saat pandemi ketika pekerjaan utamanya terdampak.
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBank bjb fokus mengembangkan pelayanan agar lebih banyak lagi masyarakat dapat menjangkau produk dan jasa layanan perbankan.
Baca Selengkapnya