Pabrikan Sepeda Motor Listrik Dukung Subsidi Harga Jual Rp 7 Juta dari Pemerintah

Per 20 Maret lalu pemerintah resmi memberikan subsidi Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik baik baru maupun konversi.

Menanggapi itu, Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) Budi Setiyadi mengapresiasi langkah pemerintah mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023.

AISMOLI akan menindaklanjuti program ini dengan sebaik mungkin dengan mendukung pelaksanaannya di lapangan.

Sesuai data Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian RI, saat ini delapan perusahaan dengan 13 model telah mencapai tingkat komponen lokal dalam negeri (TKDN).

"Karena itu, kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini dengan mendukungnya," ujar Budi dalam rilisnya, Rabu (22/3).

AISMOLI adalah asosiasi, perkumpulan, dan wadah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam Industri Kendaraan Bermotor Listrik, khususnya Sepeda Motor Listrik, Bengkel Konversi, dan Sepeda Listrik yang berlokasi di Indonesia.

Saat ini memiliki 9 anggota agen pemegang merek, yakni : Volta, Viar, Selis, Magnum, Jarvis, Tomara, Polytron, United, dan Smoot. Beberapa merek baru saja bergabung: Alva, HTM & Zero Motorcycles. Adapun bengkel konversi yang tergabung: Elders Garage dan Bintang Racing Team (BRT).

Peraturan Menteri Perindustrian RI No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor Lisrik berbasis Baterai Roda Dua, pasal 4 poin 2 menyebutkan, program bantuan paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600.000 (enam ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2024.

Bantuan subsii harga jual motor lsitrik ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membeli kendaraan listrik roda dua. Aalagi saat ini harga jualnya dinilai masih mahal bagi beberapa kalangan di Indonesia.

"Kami menyadari sepenuhnya harga kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB," kata Menko Marves Luhut Pandjaitan saat jumpa pers pada Senin (20/3) lalu.

Harapan pemerintah, kata Luhut, insentif fiskal ini akan meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh. Sehingga adopsi KBLBB semakin cepat di Indonesia.