Sanusi dan entah siapa lagi

Merdeka.com - Entah kenapa pejabat publik di Republik ini seperti tidak ada kapok-kapoknya melakoni kisah yang tidak sepatutnya dilakukan oleh para petinggi yang semestinya bisa. Salah satu cerita terbaru adalah Mohamad Sanusi, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta –tentu tanpa menafikan asas praduga tak bersalah.

Sanusi atau yang diakrabi dengan panggilan Bang Uci itu ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (31/3/2016) terkait dengan dugaan korupsi berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2035 dan Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Bersamaan dengan itu, KPK telah menetapkan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Arieswan Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka pemberi suap sebesar Rp 2 miliar kepada Sanusi. Ibarat bola salju, kasus itu tidak hanya menyangkut semata-mata Sanusi pribadi.

Sejumlah nama turut terseret. Misalnya, tak lama setelah operasi tangkap tangan oleh KPK itu merebak, sejumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah digeledah ruangannya oleh tim KPK. Surat pencegahan ke luar negeri telah dikenakan terhadap lima orang, yakni Sekretaris Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Berlian, karyawan PT APL Gerry Prasetya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Sunny Tanuwidjaya, Direktur Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, serta petinggi Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Tentu saja mereka yang dimintai keterangan atau bahkan dicegah untuk bepergian ke luar negeri tersebut tidak serta-merta bersalah. Bahkan tidak sedikit pihak yang 'berpihak' di sisi mereka.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, misalnya, menyebut bahwa Sunny Tanuwidjaya yang bekas peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu sebagai 'anak magang' (dan apalah-apalah keterangan lanjutannya), sembari menyatakan bahwa sekalipun interaksinya cukup rapat, Sunny tidak akan pernah bisa mengatur-atur apapun kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur.

Kebenarannya? Wallahu’alam….

Publik masih harus mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi di balik kisruh reklamasi ini. Misalnya, bisakah Sanusi hanya sendirian menjadi representasi legislatif? Apakah mungkin (upaya membengkokkan) kebijakan dirumuskan tanpa keterlibatan eksekutif? Mungkinkan 'anak magang' sebegitu leluasa diajak dalam pertemuan penting dan juga mengatur jadwal pertemuan dengan berbagai pihak? Ujung pertanyaan semacam itu biasanya akan bergegas pada hal paling dinanti, seperti: pihak mana saja yang terlibat atau siapa saja yang bersalah dan layak dipersalahkan.

Bukan hal yang aneh jika ketika kasus serupa terungkap; saling tuding pun terjadi, upaya untuk membentengi atau mencuci diri sendiri kerap terjadi, demikian pula kemungkinan saling cakar dan telikung. Sebuah lelucon yang sempat muncul saat pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2004 patut menjadi bahan perenungan: 'The only time politicians tell the truth is when they call each other liars'.

Dalam banyak hal, jika gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mungkin saja mati di tengah-tengah. Akan tetapi, dalam pengungkapan banyak kasus korupsi; semakin mereka yang (ditengarai) terlibat rebut saling bertikai, akan semakin banyak hal-hal yang mengemuka kepada publik, semakin besar pula kemungkinan satu-demi-satu fakta akan menyembul ke permukaan. Pada saat itulah informasi muncul memberikan gambaran-besar yang lebih utuh mengenai sebuah peristiwa. Klarifikasi, verifikasi, dan falsifikasi berjalan seiring untuk menemukan yang hakiki. Kenapa bisa begitu?

Bukankah tidak akan ada serigala yang ingin menjadi domba yang sukarela dikurbankan? Bukankah pada dasarnya, ibarat makan nangka, tak banyak orang yang mau menanggung getah sendirian, sementara yang lain berpesta tak berkesudahan?

Harus diakui, praktik korupsi kini kian masif dan 'canggih'. Salah satunya yang mencemaskan adalah korupsi politik, korupsi kebijakan. Hal itu terjadi manakala proses kebijakan dikuasai oleh pemegang otoritas yang menyelundupkan interest mereka masing-masing ke dalam kebijakan yang sedang diformulasikan atau sedang diimplementasikan.

Tatkala otoritas sudah berpadu dengan kepentingan tanpa kehendak untuk memihak kepada publik, bukankah bahaya besar sedang mengintip hari-hari kita ke depan? Kebijakan publik adalah soal bagaimana publik secara luas terakomodir dan tercerminkan kehendak dan impian besarnya terterjemahkan dalam kebijakan yang dibuat negara. Wajar saja jika kelompok-kepentingan (interest groups) menjalankan lobi-lobi untuk memastikan bahwa kepentingannya terakomodir dan sebaliknya pula memastikan bahwa kepentingan lain yang berseberangan dengan kepentingannya itu tidak masuk dalam proses dan hasil kebijakan. Agenda setting dalam kebijakan publik meliputi proses yang dilakukan suatu kelompok dalam mengangkat isus tertentu agar dapat masuk dalam agenda atau sebaliknya, berusaha untuk tidak memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menempatnya isu-isunya dalam agenda (Thomas A. Birkland, 2007).

Karenanya, jika kemudian para pemegang otoritas berlaku tidak bajik, jika sebuah kebijakan dilahirkan sebagai justifikasi atas laku licik yang dirancang diam-diam, bukankah itu persoalan besar buat kita sekalian?

Oalah, Bang Uci…. Setelah ini, siapa lagi?