Retribusi parkir jalan terus, transportasi tidak diurus

Merdeka.com - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melansir jumlah lokasi parkir di bahu jalan (on street) sudah mencapai 12.550. Lokasinya tersebar di 405 ruas jalan. Sedangkan jumlah pengelola parkir di luar badan jalan (off street) hingga September mencapai 741 pengelola. Dari jumlah itu, UPT tahun lalu menerima pembayaran retribusi Rp 21,8 miliar, naik dari target Rp 21,4 miliar.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Jakarta Enrico Vermy mengatakan tahun ini target pendapatan retribusi sebesar realisasi penerimaan tahun sebelumnya. ”Target itu didasarkan pada survei dan masukan dari DPR Daerah Jakarta, serta rencana perbaikan-perbaikan fasilitas parkir,” kata dia saat dihubungi merdeka.com, Rabu siang pekan lalu.

Lalu bagaimana dengan kenaikan tarif parkir off street berdasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Badan Jalan. Menurut dia, kenaikan bukanlah upaya untuk menggenjot target pendapatan itu.

Lebih dari itu. Bagi Enrico, kenaikan tarif parkir merupakan salah satu stimulasi untuk mengurai kemacetan di Jakarta. UPT tidak sepenuhnya mencari uang. Sebab, pendapatan retribusi diserahkan ke daerah buat mendukung program pembangunan mereka.

Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia, Alviansyah, mengamini. Menurut dia, tujuan pertama kenaikan tarif itu untuk menekan dan mengendalikan kemacetan jalan. Cara lain lazim digunakan biasanya aturan pembatasan usia kendaraan.

Tetapi, bagi dia, kenaikan tarif parkir semakin maksimal bila diikuti rencana perbaikan pelayanan parkir. “Harusnya dana dan pajak dari parkir itu bisa dipakai untuk subsidi angkutan umum,” kata Alviansyah saat dihubungi secara terpisah, Sabtu siang pekan lalu.

Tetapi berkaca pada pengalaman selama ini, agaknya harapan itu sulit. Kenyataannya, penggunaan dana daerah belum terintegrasi dengan baik. Misalnya, uang retribusi parkir seharusnya bisa digunakan untuk membangun dan perbaikan sarana transportasi umum, selama ini tidak pernah dilakukan pemerintah.

“Paling tidak lima persennya bisa digunakan untuk mensubsidi angkutan umum dan perbaikan fasilitas parkir,” kata Alviansyah. Beberapa kali dia dan Masyarakat Transportasi Indonesia mengusulkan itu, alih-alih direalisasikan, disetujui saja tidak pernah.

Alviansyah tidak menyoal aturan kenaikan tarif parkir itu. Namun dia berharap pengelolaan pendapatan parkir juga diikuti payung hukum bersifat makro dan bisa dikaitkan dengan Kementerian Keuangan. Contohnya untuk pembagian alokasi dana ke daerah-daerah.

Dengan sistem itu, Alviansyah berharap, dana pendapatan parkir akan balik juga untuk pengelolaan parkir dan subsidi angkutan umum, bukan digunakan untuk pendanaan bidang lain. Selain itu dengan sistem itu ada transparansi dana terhadap dana didapatkan dan dana digunakan.

Muhammad Taufik/Islahuddin