Lepas tanggung jawab direksi BUMN

Merdeka.com - Para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) risau karena sering harus berhadapan dengan hukum akibat kerugian bisnis otomatis merugikan negara. Kementerian BUMN menjawab kegelisahan mereka dengan Kegelisahan mereka dengan membentuk Forum Hukum BUMN.

Tidak lama setelah dibentuk, forum berisi para pegawai BUMN ini mengajukan gugatan terhadap beleid soal keuangan negara. Para penggiat antikorupsi dan sejumlah lembaga nirlaba menilai langkah ini sebagai upaya menghindari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan perusahaan-perusahaan berpelat merah itu. Para petinggi BUMN itu juga dituding ingin melepas tanggung jawab.

”Aksi korporasi itu harus dipertanggungjawabkan," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas. Dia menambahkan BPK berhak memeriksa lantaran keuangan BUMN berasal dari negara.

Jika BUMN menolak, kata dia, berarti melanggar undang-undang. Menurut dia, bukan ngotot ingin keluar dari aturan, BUMN mesti meningkatkan efektivitas pengawasan dalam operasional.

Dia menjelaskan banyak perusahaan BUMN hanya mempunyai kantor namun tidak ada kegiatan bisnis lantaran ada kepentingan politik. “Saya melihat ngototnya BUMN ingin keluar dari aturan keuangan negara, ingin memperluas, memperlapang BUMN sebagai sarana ATM politik," tutur Firdaus.

Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra mengatakan pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dilakukan Forum Hukum BUMN. “Saya tidak mau komentari apapun, tidak mau berpolemik lagi. Apapun putusan MK berarti MK mempertimbangkan segalanya,” katanya.

Meski nantinya keluar dari beleid keuangan negara, dia memastikan BPK masih tetap bisa mengaudit BUMN karena itu diamanatkan oleh aturan tentang BUMN. ”Bukan tidak mau diaudit. Kita mau pasti, itu keuangan negara atau bukan."