Kalau perempuan memimpin, lebih komprehensif

Merdeka.com - Perempuan harus tahu dalam Undang-undang Pemilihan Umum Legislatif, jatah kursi parlemen buat kaum hawa berjumlah sepertiga. Bahkan dalam dalam Undang-undang Partai Politik juga disebutkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat sebagai salah satu syarat menjadi peserta pemilu.

Sayangnya hingga kini banyak partai masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas memadai. Meski selama ini jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang politik, pemerintahan, dan hukum sudah ada, tapi sejatinya sistem dan nilai-nilai mengacu pada peran lelaki belum hilang. Kalaupun ada perempuan dalam bidang-bidang yang didominasi pria, tapi belum sampai pada pengambilan keputusan tertinggi.

Bagaimana pandangan Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, menanggapi persoalan ini, terutama menyangkut kesetaraan dalam bidang politik dan pemerintahan. Berikut ini penuturannya saat ditemui Muhammad Taufik dan Islahuddin dari merdeka.com di kantornya, Kamis (19/4):

Bagaimana keterwakilan perempuan di bidang politik?

Hak berpolitik itu tidak harus dalam mekanisme formal, reprensentasi parlemen, selalu fokusnya di situ. Padahal politik itu ranahnya banyak sekali.

Bukan hanya kekuasaan simbolik, tapi juga kekuasaan politik strategis. Makanya saya tidak pernah mau ambil pusing berapa persen karena perempuan-perempuan di Minangkabau dalam tradisinya, simbolnya, caranya tidak menguasai kita, tapi menjalin kekuatan mengatur semuanya. Sehingga kemudian berkuasa tanpa kekuasaan, memang kalau di parlemen tetap penting, tapi dalam prakteknya sebetulnya membangun kekuasaan perempuan untuk menguasai bidang-bidang kebijakan menjadi penting.

Bukankah dengan makin banyak perempuan di parlemen, kepentingan perempuan lebih bisa terakomodir?

Bisa saja begitu. Tapi meletakkan perempuan berjenis kelamin saja itu tidak cukup. Harus dibarengi orang berjenis kelamin perempuan dan punya perspektif kesetaraan gender. Keadilan gender itu adalah keadilan kemanusiaan, jadi perempuan juga meperhatikan pihak-pihak lain. Posisi perempuan dalam politik itu, porsi tidak cukup, tapi juga perlu posisi dan fungsi.

Menurut Anda, perempuan Indonesia sudah pantas jadi presiden?

Sejarah tradisional kita sudah membuktikan itu. Raja dan pemimpin dari perempuan sudah banyak. Dalam masyarakat adat kita juga menemukan hal itu dan itu bagus. Ketika perempuan memimpin, dia bukan hanya memimpin manusia, tapi dia bisa merawat lingkungan, alam, dan kehidupan. Dari situlah kualitas manusia akan ditentukan. Kepemimpinan perempuan lebih komprehensif.

Terus dalam praktek politik di Indonesia, kita pernah punya presiden perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masyarakat kita memiliki sejarah panjang, misalnya sejarah perjuangan pemimpin perempuan sejak pra-kemerdekaan. Tetapi karena masyarakatnya agamis, restu dari agamanya jauh tertinggal dari praktek politik yang telah dilalui. Ini bisa dilihat dengan berdirinya NU pada 1997, yang baru membuat hak politik untuk perempuan, kemudian Muhammdiyah lebih awal dari NU. Padahal kegiatan-kegiatan perpolitikan perempuan itu lebih lama.

Jika dianggap berjalan sudah lama, kenapa belum banyak perempuan berpolitik?

Itu terjadi karena ada kemandekan selama Orde Baru. Selama itu depolitisasi sangat luar biasa. Juga adanya trauma setelah kejadian 65 (pemberontakan PKI). Pasca itu gerakan perempuan tidak boleh lagi ikut kegiatan politik, dibatasi dalam kegiatan keagamaan saja, sehingga setelah itu tidak punya jejak, seperti apa bentuk gerakan perempuan sebelumnya. Kemudian sekitar 1990, gerakan perempuan sudah mulai mencari pola cara mengembalikan gerakan perempuan. Kemudian dimulai lagi perserikatan, kumpulan massa perempuan kecil-kecilan. Itu adalah bentuk negosiasi sejarah.

Siapa kira-kira perempuan Indonesia pantas menjadi Presiden untuk pemilu ke depan?

Saya belum bisa menyebut nama. Komnas Perempuan tidak bisa menyebut nama karena kita non partisan.

Seperti apa Anda melihat anggota parlemen perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan?

Ada sejumlah perempuan sangat serius, kalau kita lihat UU PRT, kerja rumah tangga sangat subtantif, sangat penting, sampai sekarang penolakan atau diskusinya masih perlu waktu panjang. Itu menunjukkan perspektif keberpihakan terhadap perempuan masih kurang. Itu salah satu barometer untuk melihat kontribusi keberpihakan terhadap perempuan. Memang ada beberapa orang yang serius mengawal itu, tapi yang lain ke mana?

Menurut Anda, pantaskah artis menjadi politikus yang hanya memanfaatkan popularitas?

Buat saya artis dan tidak artis tidak soal. Non artis juga banyak bagus-bagus, artis mungkin lebih diperkuat. Kapital itu jenisnya banyak, ada kapital sosial, jaringan-jaringan sosial. Kalau ada artis punya jaringan luas dan itu digunakan, sah-sah saja. Siapa pun dia dengan latar belakang apa pun, yang penting dia memahami mandatnya sebagai anggota parlemen seperti apa, dia membawa amanat untuk kita, membuat hak perempuan terperjuangkan. Kalau itu tidak dipegang, mau artis atau tidak itu harus kita soal.