Freeport termasuk sumber masalah di Papua

Merdeka.com - Pemberitaan tentang Papua baik nasional atau internasional terus menyorot kekerasan di sana. Apalagi pemerintah mempersulit pekerja media asing dan wartawan untuk meliput di Papua.

Dalam bahasa Adriana Elisabeth, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga meneliti tentang Papua, pemerintah selalu mengedepankan cara-cara konservatif, di luar itu akan dianggap separatis. Adriana menyebut usaha itu dilakukan pemerintah hanya untuk menjaga ladang bisnis pertambangan perusahaan multinasional dunia.

Saat wawancara, sekitar seperempat jam dia menjelaskan dalam logat Papua yang khas. Entah itu disadari atau tidak. Dia juga menceritakan bagaimana stigma-stigma buruk orang Papua selama ini salah dipahami. Mulai dari ras, hingga pola pikir.

Berikut penuturan Adriana kepada Islahuddin dari merdeka.com saat ditemui di kantornya, Gedung Widya Graha LIPI Lantai 11, Kamis (20/12) sore.

Masalah di Papua sampai saat ini nyaris belum menunjukkan akan ada penyelesaian, apa memang ada kesengajaan?

Memang tidak mau diselesaikan. Saya saja kadang berpikir jangan-jangan saya merasa mengambil banyak keuntungan dari kasus ini. Sering ditanya banyak orang, diajak proyek. Aduh, kenapa jadi begini. Maksud saya itu, membuat sesuatu untuk menjadi lebih baik, ada solusi untuk sebuah masalah.

Kalau masih seperti ini dan masih terus ada buku tentang masalah di Papua, berati itu belum beranjak. Sejak 1992, teman-teman LIPI sudah bikin penelitian tentang Papua, saya bikin yang 2009, masalahnya sama. Dari 2009 sampai sekarang masih sama juga, masih ada juga buku protes tentang Papua. Berarti memang belum selesai, tidak mau diselesaikan. Tawaran LIPI pendekatan dialogis, tapi pemerintah tidak mau kok.

Sebetulnya kelompok konservatif dan progresif itu sudah sama-sama ada. Tapi yang lebih punya dominasi, akses, dan sebagainya itu orang-orang konservatif. Mereka yang merasa, kalau masalah Papua dibiarkan seperti ini, tidak perlu pakai dialog.

Siapa Anda maksud kelompok progresif dan konservatif itu?

Konservatif itu, Kementerian Hukum, Politik, dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara. Lembaga itu ditanya akan tetap bilang tidak usah ada dialog. Yang mau dialog itu dari LIPI, terus Pak Johar Hemansyah, beliau deputi politik sangat mendukung pendekatan dialogis. Deputi politik sekarang juga, iya, UP4B juga mulanya mau, tapi kemudian punya format sendiri. Tidak apa-apa dialog, tidak melulu dengan cara-cara kekerasan. Tidak selesai juga. Tahun depan ada lagi buku protes tentang Papua. Ini indikasi belum selesai masalahnya.

Saya bilang ke Pak Socratez, buku protesnya itu salah satu cara untuk mengungkapkan, tapi ada cara lain yakni dengan mob, humor khas Papua. Esensinya sama dengan protes itu. Mob itu lelucon orang Papua dibuat dari keseharian mereka, termasuk kekerasan mereka alami, itu lucu dan satir. Saya minta Pak Socratez itu dikumpulkan dan dibahas. Kalau buku protes keras sudah bosen orang.

Orang Papua itu bertutur, suka bercerita, dan mob itu lucu sekali. Macam-macam temanya, ada lelucon antar suku, kekerasan oleh tentara, perempuan, kebodohan dan itu menarik. Saya suka mob itu karena menunjukkan tingkat ffrustasi masyarakat. Itulah gambaran masyarakat Papua disampaikan dengan cara lain.

Apakah keberadaan PT Freeport juga salah satu sumber masalah di Papua?

Itu salah satu faktor. Kalau kita lihat tiga aktor besar, negara diwakili oleh pemerintah, pasar diwakili oleh perusahaan-perusahaan, investor, kemudian masyarakat terbagi dalam akademisi, awam, lembaga swadaya masyarakat. Sekarang kita lihat adanya Freeport itu untuk siapa? Untuk Freeport, untuk pemerintah Indonesia. Anda cari dan itu bukan rahasia bagi hasil Freeport itu 80 persennya untuk McMoran, sisanya itu dibagi dua untuk Pemda Papua dan Pemerintah Indonesia.

Indonesia dapat apa coba. Freeport menguasai 80 persen untuk pembagian hasil tambangnya. Sudah pasti keuntungannya larinya untuk investor, bukan untuk Indonesia, itu sekitar sembilan koma sekian. Istilahnya kalau pakai pernyataan Thaha Alhamid, Amerika Serikat tidak bisa memindahkan Freeport ke negaranya. Kenapa mereka mengatur semuanya. Amerika Serikat susah payah mendatangkan alatnya dan segala macamnya dan itu tidak bisa dipindahkan. Itu ironis sekali, itu punya Papua, Indonesia, kenapa orang lain menguasai.

Itu fakta. Itulah kenapa Papua selalu menjadi masalah karena wilayah itu kaya sumber daya alam. Kalau tidak kaya, tidak ada yang ribut kok. Papua itu orang miskin banyak, kaya juga banyak, itu menarik. Itulah kenapa banyak orang ingin tahu, ingin datang ke sana. Kontradiksi itu tidak bisa ditutup. Nah, kita ribut terus masalah Pepera yang enak tetap saja yang punya investasi di Papua.

Investasi dari macam-macam, dari luar negeri, China, Amerika Serikat, Medco, Sampoerna mau masuk di situ. Semua mau masuk ke Papua. Ada undang-undang menentukan tentang kepemilikan tanah, benar tidak tanah di sana didistribusikan di Papua. Padahal di satu pihak tanah mereka juga dirampas untuk kepentingan investor. Itu bisa Anda analisa sendiri.

Apakah pemerintah mendukung rekomendasi LIPI buat menyelesaikan krisis di Papua?

Banyak yang menolak saat dikeluarkan. Apalagi yang usul dialog, LIPI dianggap pro pada separatis. Menurut saya, itu karena tidak paham. Setelah LIPI mengadakan konsultasi publik di Papua dan pertemuan-pertemuan dengan lembaga-lembaga di Jakarta akhirnya paham. Walau yang konservatif tetap tidak setuju, tapi mereka tetap paham kenapa orang Papua usul dialog. Dialog itu bukan sesuatu yang tabu, meski itu tidak disetujui. Tetap saja tidak mau gunakan itu dan gunakan cara-cara konservatif.

Memang masalah di Papua tidak pernah beranjak, mulai sejak LIPI mengeluarkan Papua Road Map sampai buku dikeluarkan Pendeta Socratez. Empat masalah itu, tim LIPI mengusulkan, misalnya untuk marjinalisasi harus ada pemberdayaan dan pengakuan terhadap kelebihan dimiliki Papua.

Kemudian kegagalan pembangunan. Paradigma pembangunan tidak bisa dengan penyeragaman. Untuk kekerasan harus ada pengadilan hak asasi manusia. Para pelanggar hak asasi manusia itu harus diadili dan itu menuju rekonsiliasi. Kemudian status politik atau sejarah itu harus dibicarakan, jangan ditutup-tutupi. Semua itu saling berkorelasi.