Dana bagi saksi partai usulan pemerintah

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mau disudutkan sebagai lembaga mengusulkan dana bagi saksi partai. Ketua Bawaslu Muhammad menegaskan gagasan mendanai saksi partai dari anggaran negara merupakan usulan pemerintah.

"Bawaslu tidak pernah mengusulkan hal seperti itu, tetapi ini merupakan tanggung jawab untuk memastikan pengawasan dan pemilu kita berintegritas," katanya kepda merdeka.com Rabu lalu. "Kita juga ikut serta di situ."

Bawaslu setuju, menurut Muhammad, lantaran pihaknya terbnatu kalau di tiap lokasi pencoblosan ada saksi partai.

Berikut penjelasan Muhammad saat ditemui Alwan Ridha Ramdani di sela rapat dengar pendapat dengan komisi II di gedung DPR, Jakarta.

Pembahasan dana saksi ini dimulai kapan, kok tiba-tiba masuk?

Kalau perbincangan di kalangan partai sejak beberapa waktu lalu. Ada keluhan partai bawah tidak punya saksi di TPS. Apalagi daerah-daerah rawan jarang sekali ada saksi partai. Itu kadang digunakan oleh penyelenggara untuk melakukan kecurangan karena tidak ada saksi partai disebabkan wilayah jauh sulit dijangkau.

Artinya bicara dengan partai sudah dilakukan?

Pembicaraan di kalangan partai sudah, tetapi pembicaraan di tingkat pemerintah kurang lebih bulan kemarin pemerintah menyampaikan hal itu.

Penolakan beberapa partai saat ini jadi kurang relevan?

Ya saya kira boleh saja pro dan kontra. Tapi prinsipnya kita lihat nanti. Sekali lagi, ini inisiatif pemerintah bukan Bawaslu. Bawaslu tidak pernah mengusulkan hal seperti itu, tetapi ini merupakan tanggung jawab untuk memastikan pengawasan dan pemilu kita berintegritas. Kita juga ikut serta di situ.

Setelah jadi polemik, apakah Bawaslu merasa jadi bemper partai?

Tidak juga. Itu pandangan tidak tepat. Inikan sebenarnya kepentingan partai. Kita mau partai mempunyai tanggung jawab sama. Bawaslu ingin pengawasan itu juga ada di partai, masyarakat, dan media. Sehingga kalau ada kecurangan di TPS, jangan menyalahkan Bawaslu lagi karena tidak ada saksi partai. Saya kira positif saja. Tujuan atau substansinya adalah mendorong sinergitas pengawasan.

Kalau tidak ada saksi partai, saksi dari Bawaslu merasa tersudutkan kalau ada masalah?

Tidak juga. Data saksi, data Bawaslu, itu bisa saling dibandingkan atau saling menguatkan.

Jadi Bawaslu lebih senang ada saksi partai di tiap TPS?

Bukan lebih senang, tapi kita lebih terbantu untuk optimalisasi dan sinergitas pengawasan.

Baca Juga:

Dana saksi partai sudah final

Bawaslu balik tuding dana saksi usulan partai politik

Soal biaya saksi Rp 660 M, pemerintah tunggu Bawaslu

Hatta sindir Bawaslu ada partai iklan bertahun-tahun tak ditegur

Upah saksi dibiayai APBN, Bawaslu malah jadi kasir parpol (mdk/fas)