Mayoritas Harus Lindungi Minoritas, Sultan HB X Bicara Ini dalam Dialog Kebangsaan

Merdeka.com - Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Begitu pula dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tak hanya masyarakat Jawa, banyak pula perantau yang bermukim di wilayah DIY, khususnya para pelajar dan mahasiswa yang menimba ilmu.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyadari soal kemajemukan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu ia berharap masyarakat golongan mayoritas atau dominan harus melindungi minoritas.

“Mereka yang dominan harus melindungi yang minoritas. Itulah kunci menghargai kemajemukan,” kata Sri Sultan HB X dalam acara Dialog Kebangsaan di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, dikutip dari ANTARA pada Minggu (16/1).

Lantas apa saja kata Sultan dalam acara dialog tersebut? Berikut selengkapnya:

Identitas Harus Dipertahankan

©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Menurut Sultan HB X, DIY merupakan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdapat suku, ras, dan agama yang berbeda. Bagi Sultan, tiap kelompok punya ciri khas identitas masing-masing. Oleh karena itu, ia “melarang” siapapun yang bukan suku Jawa untuk menjadi suku Jawa.

Dalam hal ini, ia menegaskan tidak boleh ada identitas yang hilang pada diri masing-masing individu baik itu Suku Batak, Papua, Sunda, dan yang lainnya, dengan memahami budaya DIY tempat di mana mereka bermukim.

“Maka tidak bisa dipaksakan untuk minoritas mengikuti mayoritas. Harus ada saling melindungi pada dua unsur mayoritas dan minoritas,” kata Sultan HB X.

Persoalan Pancasila Harus Dituntaskan

©2016 Merdeka.com

Sultan mengatakan, pada usia bangsa Indonesia yang sudah lebih dari 70 tahun, seharusnya masalah ideologi tak perlu lagi diperdebatkan. Oleh karena itu ia berharap di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, persoalan ideologi Pancasila harus dituntaskan.

“Siapapun nanti yang menjadi presiden di tahun 2025, sudah tidak lagi membahas persoalan-persoalan fundamental. Tentu hal ini wajib dilakukan mengingat tantangan Indonesia ke depan akan semakin berat,” kata Sultan HB X.

Ia mencontohkan, dalam konteks birokrasi misalnya, seorang ASN harus memiliki pola pikir anti kemiskinan dan anti korupsi, serta tak boleh menyalahgunakan wewenang apalagi kalau sampai korupsi.