Wagub DKI: Hunian Permanen di Pulau G Baru Dalam Pembahasan

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jakarta, Riza Patria mengatakan belum ada bangunan hunian permanen yang akan dibangun di kawasan pulau G hingga saat ini.

Meskipun Gubernur Anies Baswedan telah mengizinkan pengembangan pulau di kawasan Kepulauan Seribu dengan perluasan daratan. Hal tersebut tercatat di Pasal 165 Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta.

Menurutnya, belum ada pembangunan di Pulau G karena baru sekedar pembahasan di lingkup Pemprov DKI. Sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dibuatnya pemukiman hunian di pulau G.

"Belum ini kan baru dalam pembahasan ya, nanti segera kita sampaikan," ucap Wagub Riza Patria setelah menghadiri acara Musyawarah Nasional Komite Seni Budaya Nusantara di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9).

"Nanti kita tunggu saja. Prinsipnya semua wilayah DKI Jakarta akan kita fungsikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia lainnya," lanjutnya.

Riza mengungkapkan penetapan pulau G sebagai kawasan zona ambang memang sudah tercatat di Pergub no 31 tahun 2022 di RDTR DKI Jakarta. Nantinya pulau tersebut akan dibuatkan menjadi kawasan pemukiman warga Jakarta.

Namun, Ia kerap mengingatkan untuk yang bisa warga yang dapa menempati hunian tersebut tidak sembarang warga bisa menempatinya.

"Enggak, enggak bisa (pindah semua) itu kan warganya tetap di wilayah masing-masing. Itu kan pulau cuma beberapa hektar," tungkasnya.

Riza bahkan tidak menyebutkan kriteria khusus bagi warga yang hendak menempati pemukiman di Pulau G.

"Iya, tidak boleh ada wilayah di mana pun yang eksklusif, tidak boleh. Semua wilayah Jakarta di mana pun harus terbuka bagi seluruh warga," ucap Wagub.

Mengutip dari Pergub Nomor 31 tahun 2022 pasal 192 nomor 3 disebutkan 'Kawasan Reklamasi Pulau G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk kawasan pemukiman.

Adapun Zona ambang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kawasan reklamasi Pulau GKawasan perluasan AncolKawasan Rorotan sebagai lahan cadanganKawasan belakang tanggul pantai

Dilain pihak, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertahanan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan bahwa perluasan daratan yang dimaksud berbeda dengan reklamasi.

"Kalau reklamasi itu menutup daratannya. Airnya dikasih daratan. Kalau ini kan tidak, jadi pemanfaatan," jelas Heru, Kamis (22/9).

Karena pemanfaatan, Heru menjelaskan tidak perlu melakukan pengurukan dan bangunan yang dibangun seperti rumah apung.

"Jadi yang diatur di laut itu tadi bukan daratannya. Tadi pemanfaatan tidak berarti harus menguruk. Jadi ada pemanfaatan rumah-rumah nelayan di atas air," kata Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan, pengembangan ini tidak akan menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu.

"Bangunan-bangunan, pengembangan di daratnya Pulau Seribu kan terbatas. Enggak mungkin kalau itu dibangun malah justru mengakibatkan keseimbangan lingkungannya (terdampak)," kata Heru.