Rp 450 triliun aset Jakarta tak miliki cantolan hukum

Merdeka.com - Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dinilai momentum yang tepat untuk mencegah korupsi dan membangun sistem birokrasi lebih baik. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widadi ada triliunan aset Pemerintah DKI Jakarta yang belum memiliki kekuatan hukum.

"Ada Rp 450 triliun harta bergerak dan tak bergerak daripada aset pemerintah DKI belum ada cantolan hukumnya. Ini audit BPK tahun 2011," kata Apung dalam acara sarasehan bertajuk ‘Kemana APBD DKI Mengalir' di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (24/6).

Menurutnya, aset ratusan triliun tersebut yang tidak memiliki cantolan hukum, sangatlah rawan sekali. Dan hal ini dapat dengan mudah membuka peluang untuk korupsi.

"Ini rawan sekali dan peluang transaksional korupsi cukup besar," jelas Apung.

Lebih jauh, Apung mencontohkan kasus reklame yang memiliki relasi dengan gubernur DKI. Program Busway yang mana pemerintah mensubsidi sebesar Rp 300 miliar.

"Relasi penguasa dan pengusaha merupakan pintu masuk untuk korupsi. Untuk Busway, subsidi pemerintah sebesar Rp 300 miliar, tapi keuntungan tak terlihat," tandasnya.