Respons Pj Gubernur Heru Ada Anak Buah Absen Rapat Tentang ERP
Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara terkait absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati dalam rapat Komisi B DPRD yang membahas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Heru meminta DPRD untuk mengirim undangan kembali.
"Ya nanti diundang lagi coba. Ya nanti di undang lagi," kata Heru kepada wartawan, dikutip Minggu (29/1).
Heru juga mengatakan, penerapan kebijakan ini masih dalam proses yang panjang. Maka dari itu, ia mempersilakan gubernur selanjutnya untuk melanjutkan program ini.
"Proses masih panjang dan semerta-semerta diterapkan. Namanya Pemda DKI kan seumur hidup ada. Silakan nanti penerus-penerusnya di 2024, 2025, 2026, kan melanjutkan," ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru menuturkan pihaknya tengah mendengarkan segala saran dari masyarakat Jakarta terkait wacana ini.
"Pemda saat ini mendengar keinginan, keluhan, ataupun pendapat dari seluruh masyarakat DKI Jakarta," kata Heru.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI kembali menunda rapat pembahasan terkait jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada Rabu (25/1). Adapun alasan penundaan rapat kali ini dikarenakan absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati.
“Rapat pembahasan ERP akan saya skorsing untuk waktu yang akan ditetapkan kemudian,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail sambil mengetok palu.
Untuk diketahui, DPRD dengan pihak eksekutif juga pernah menunda rapat pembahasan ERP pada Senin (16/1) lalu. Namun, Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Biro Hukum tak menghadiri rapat tersebut. Kemudian, rapat dijadwalkan ulang pada hari ini dan kembali ditunda.
Sebelum rapat tersebut diputuskan ditunda, beberapa anggota Komisi B menyampaikan pandangannya. Anggota Komisi B dari Fraksi PDIP Manuara Siahaan mengaku sebal dengan ketidakhadirannya Asisten Perekonomian dan Keuangan. Ia menyarankan agar kejadian ini dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
“Biasanya kalau kita kesel, marah. Tapi kali ini kalau saya kesal, jadi ketawa. Asal jangan sampai ini nanti kita pikirkan Bu Sri seperti memainkan parlemen saja. Undangan berikutnya nanti kita undang Pj Sekda (Uus Kuswanto), asisten juga kita undang, dan kita harus beritahu kepada Pak Gubernur tembusan dua kali rapat ini (ditunda),” kata Manuara.
Kemudian, Anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin juga berpendapat yang sama. Dia meminta absennya Asisten Perekonomian dan Keuangan untuk dilaporkan kepada Heru. Sebab, pembahasan ERP merupakan topik yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.
“Kita Komisi B, pimpinan di sini harus dengan tegas untuk memberikan surat lagi atau bahkan tembusan kepada Pak Pj untuk menegur bahwasannya ini masalah yang serius, polemik yang ada sekarang di masyarakat. Sekali lagi, ini juga masih pembahasan, butuh pembahasan yang panjang. Artinya ini saya kalau berpendapat bukan setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak, ini masih kita perlu bicarakan, khususnya dengan Komisi B,” ujar Ichwanul.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru curhat ke AHY soal banyaknya beban selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHeru menyebut salah satu desain perkotaan yang dibenahi oleh Pemprov DKI Jakarta yakni pengembangan proyek-proyek TOD di tengah kota melalui MRT Jakarta.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebelumnya Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi perencana membangun rusun baru untuk menampung warga eks Kampung Bayam
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSidang perkara itu telah digelar dua kali oleh PN Jakarta Utara, yakni pada 26 Februari 2023 dan ditunda hingga Senin 4 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaCuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang jatuh pada tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024
Baca Selengkapnya