Pengamat: Musuhi Jokowi karena DPRD ketinggalan

Merdeka.com - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta tengah bersemangat menggalang hak interpelasi bagi Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Penggalangan ini dilakukan lantaran para anggota DPRD merasa program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dijalankan Jokowi tidak jelas hingga akhirnya menimbulkan masalah berupa mundurnya beberapa rumah sakit dari pelaksanaan program itu.

Terkait hal ini, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, hak interpelasi ini digulirkan karena DPRD merasa tertinggal dengan kinerja Jokowi. Sehingga, tidak ada jalan lain selain menghambat kinerja Jokowi dengan hak interpelasi itu.

"DPRD itu sebenarnya merasa ditinggal. Kinerja Jokowi ini kan terbilang sangat cepat dan gesit," ujar Yayat kepada merdeka.com, Kamis (23/5).

Yayat menjelaskan, jika hak interpelasi ini benar-benar dilakukan, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dia justru menilai hal itu akan membawa masalah baru.

"Itu harusnya ditanya tujuannya apa. Kalau hanya untuk menambah masalah baru, berarti itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Justru masalah intinya tidak pernah selesai," terang Yayat.

Lebih lanjut, Yayat menyarankan agar DPRD berusaha untuk menyeimbangkan ritme dengan Jokowi daripada harus menggunakan hak interpelasi. "Coba mereka blusukan seperti Jokowi. Kalau hanya di kantor, itu bukan wakil rakyat, tapi hanya wakil partai," pungkas dia.