Ogah bobol, Kasatpol PP DKI sembunyikan informasi ke anak buah

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengharapkan lingkungannya bebas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pekerja Seks Komersial (PSK). Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengharapkan Dinas Sosial DKI Jakarta mampu memberikan penyuluhan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukuh Hadi Santoso mengatakan, pihaknya telah melakukan operasi PMKS dan PSK. Dan dalam setiap razia Satpol PP selalu bekerjasama dengan Dinas Sosial DKI Jakarta.

"Setiap operasi PMKS dan PSK itu kami selalu bersama dinas sosial. Jadi satpol PP yang menangkapi lalu dinas sosial yang membina di panti," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/12).

Dia menambahkan, razia dilakukan hampir setiap hari. Sebelum melakukan operasi PMKS dan PSK, Satpol PP melakukan survei terlebih dahulu. Atau terkadang Dinas Sosial DKI memberikan data wilayah di mana banyak terdapat PMKS dan PSK.

"Bisa juga dinas sosial punya data kami tindak lanjuti. Kalau kami yang punya data juga sama," kata Kukuh.

Dalam setiap razia, tidak selalu Satpol PP dapat mendapatkan tangkapan. Sebab terkadang informasi akan adanya operasi PMKS dan PSK sudah bocor lebih dulu. Untuk mengatasinya, Kukuh terkadang harus menyembunyikan informasi mengenai kapan diadakan razia.

"Tergantung informasinya bocor atau tidak. Contoh waktu di Blok G, tanah abang. Saya tidak kasih tahu anak buah, bisa dapet langsung 15 PSK. Setiap razia tidak perlu beritahu anak buah, karena nanti informasinya bisa bocor," tutupnya.

Sebelumnya Ahok menilai, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memang sudah melakukan tugasnya untuk menangani masalah PMKS. Namun dia tidak menginginkan Satpol PP melakukan pengerjaan, hanya pembersihan.

"Boleh tangkap tapi tidak kejar. Kami pendekatan aja, karena anak-anak itukan sudah biasanya bebas tidak bisa terima kan. Makanya kami pendekatan," jelasnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Dia menambahkan, PMKS harus didekati. Sebab percuma jika mereka direhabilitasi, namun akhirnya melarikan diri. Sehingga, menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, Dinas Sosial DKI Jakarta harus membuat pengamanan panti sosial seperti penjara.

"Makanya pendekatannya pelan-pelan. Selidiki dimana, diajak teman aja dinasehati hidup lebih baik. Ngak bisa anak segitu tuh tangkap terus kurung tuh ngak bisa. Makanya saya juga minta di dinas sosial kaya penjara dikurung," tutup Ahok.