Kompolnas: Jangan tambah tugas polisi urusi ganjil-genap

Merdeka.com - Pemberlakuan sistem ganjil-genap dengan menggunakan stiker dinilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) tidak realistis. Hal tersebut justru menambah ladang petugas kepolisian di lapangan untuk menyalahgunakan aturan.

"Ini tentu saja bisa jadi ladang baru bagi oknum polisi di lapangan untuk menyalahgunakan wewenangnya di jalan raya," ujar anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan dalam keterangan persnya, Senin (25/2).

Edi mengatakan, sangat tidak masuk akal jika petugas di lapangan diharuskan mengintip satu per satu kendaraan dengan nomor polisi ganjil genap. "Tugas polisi sudah banyak, jangan ditambah lagi dengan tugas yang seperti itu," ujar Edi.

Sebaliknya, Edi sangat mendukung penerapan ganjil genap dengan sistem Electronic Registration Identification (ERI). "Agar sistem penegakan hukumnya lebih terpadu dan bisa lebih transparan karena terpantau langsung menggunakan teknologi," tuturnya.

"Kami ingin Polri lebih profesional dalam tugas, jadi jangan kita beri job baru untuk membuka ruang baru bagi oknum Polri untuk melakukan tindakan tak terpuji di lapangan," katanya.

Sebelumnya, ganjil-genap merupakan program Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), setiap kendaraan akan dilabeli selembar stiker sebagai tandanya.

Ahok mengatakan untuk stiker ganjil-genap harga per satuan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI sebesar Rp 4.500. Kalkulasi ini, didapat dari anggaran sebesar Rp 12,5 miliar dibagi dengan jumlah kendaraan sekitar 2,5 juta unit.

"Jatuhnya stiker itu Rp 4.000-an, satu stiker Rp 4.500 lah. Tidak terlalu murah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (25/2).