Komnas HAM sebut Jokowi bedakan warga waduk Pluit dengan Solo

Merdeka.com - Komnas HAM menilai penggusuran warga di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, berbeda dengan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Solo. Sebab, hingga kini belum ada dialog dengan warga bersama Pemprov DKI Jakarta terkait relokasi.

"Sampai sekarang enggak ada dialog sama sekali. Padahal waktu Jokowi merelokasi PKL di Solo bisa dengan makan malam sampai 60 kali," ujar komisioner Komnas HAM, Siane Indriani di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5).

Menurut Siane, dari laporan warga belum pernah ada dialog antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga bantaran yang sudah mendiami kawasan waduk Pluit lebih dari 10 tahun.

"Pemerintah tidak boleh melakukan penggusuran sewenang-wenang kepada warga Muara Baru RT 19 RW 17 Pluit, Jakarta Utara," imbuh Siane.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Siti Nurlaela mengatakan, warga waduk Pluit mendatangi Komnas HAM pada 8 Mei 2013. Saat itu mereka memberikan data KTP serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kita sudah memberikan undangan kepada Jokowi untuk berdialog sejak tanggal 29 April 2013 lalu, tetapi Jokowi tidak bisa hadir. Untuk itu, pada 16 Mei mendatang, pihak Komnas HAM akan mengundang kembali Jokowi untuk melakukan dialog," bebernya.