Jokowi: Dari awal saya tak setuju UN
Merdeka.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah derah amburadul. Protes pun bermunculan, mulai politikus hingga pengamat pendidikan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), adalah salah satu pihak yang tidak setuju dengan penerapan UN.
"Dari awal saya tak setuju UN. Tapi ini kan kebijakan pusat, ya gimana lagi," kata Jokowi di Bulungan, Jakarta Selatan, Kamis (18/4).
Menurut Jokowi, perlu pengkajian ulang sistem ujian untuk menentukan kelulusan siswa anak didik. Kalau UN itu untuk menilai kualitas pendidikan di tingkat provinsi, maka tidak jadi soal. Tetapi, lanjut Jokowi, jika UN yang hanya 3 atau 4 hari dijadikan satu-satunya tolak ukur menentukan kelulusan siswa, maka amat disayangkan.
"Jangan hanya dalam waktu 4 hari ditentukan. Saya kira UN ini penting tapi dalam rangka tadi, melihat level daerah mana yang perlu disuntik dan daerah mana yang perlu dibenahi. Saya kira itu memang diperlukan, tapi bukan untuk kepentingan yang seperti kita lihat sekarang," tandasnya.
Di Bulungan, Jokowi menyambangi SMA 6 dan SMA 70. Dia berpesan kepada siswa yang telah menyelesaikan UN, untuk tidak konvoi. Jokowi berharap siswa dapat mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin SDM Indonesia tak hanya menguasai ilmu pengetahuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaSaat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaCivitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya