Ini modus dokter RS Harapan Bunda beri vaksin palsu ke pasien

Merdeka.com - Dunia kesehatan di Tanah Air sedang dihebohkan dengan kasus peredaran vaksin palsu. Fakta ini bermula dari pengumuman Kementerian Kesehatan yang mengungkap 14 fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin palsu kepada pasien.

Dari 14 fasilitas kesehatan yang diungkap, salah satu yang tercantum adalah nama Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Pasien dan warga yang memvaksin anaknya ke rumah sakit tersebut juga sempat melakukan aksi dengan menggeruduk rumah sakit tersebut. Mereka minta pertanggungjawaban.

Pihak rumah sakit menyebut peredaran vaksin palsu di lingkungannya di lakukan oleh dan melalui jalur tak resmi. Masuknya vaksin palsu melalui dokter berinisial I dan perawat berinisial I diklaim tidak diketahui pihak rumah sakit.

Seorang warga, Sulistiowati (42), berbagi cerita soal modus yang dilakukan dokter dan perawat di rumah sakit itu saat melancarkan aksinya.

Kejadian itu bermula saat Sulis memvaksin anaknya yang berusia 7 bulan di rumah sakit tersebut pada 18 Juni 2016. Saat itu, anaknya diberi vaksin polio oleh Dokter berinisial H dan suster A.

Setelah vaksinasi selesai, Sulis digiring oleh suster A ke sebuah ruangan dan suster itu langsung menadahkan tangan meminta bayaran. Di sana, Sulis mengaku diminta membayar biaya vaksin secara cash kepada suster A dan bukan melalui jalur resmi.

Sulis heran dan bertanya mengapa membayar tidak melalui kasir, lalu suster tersebut menjawab vaksin yang diberikan kepada anaknya adalah stok pribadi dokter. Biaya yang harus dibayar untuk sekali vaksin cukup variatif, mulai dari Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta.

"Waktu awal itu, dokter mereka punya asisten, saya tanya 'berapa ya dok?' lalu saya digiring ke ruang kosong. Saya diminta bayar cash, saya kasih cash. Saya tanya 'kuitansi mana?', suster itu menjawab 'ini pribadi punya stok pribadi dokter, sini bu bayar sama saya saja'. Bayarnya variatif ada yang Rp 750 ribu, Rp 800 ribu sampai Rp 1 juta," cerita Sulis kepada merdeka.com pekan ini, Jakarta, Minggu (17/7).

Kemudian, setelah melakukan pembayaran secara pribadi, lanjut Sulis, suster A juga memintanya untuk tidak memberitahu kasir bahwa ada biaya vaksin polio. Sulis mengaku hanya diminta membayar biaya konsultasi dokter sebesar Rp 175 ribu.

Menurutnya, kejanggalan lain adalah pada kuitansi polio yang seharusnya diberikan kepada pasien tidak diberikan dan dicoret-coret.

"Bu, jangan bilang ya kalau ibu vaksin ini (vaksin polio) Rp 50 ribu. Ibu bayar tindakan saja sebesar Rp 175 ribu. Jadi hanya dikasih kuitansi pembayaran konsultasi. Oh gitu, iya, 'jangan bilang sama kasir, kalau saya dikasih vaksin polio'. Kuitansi polio dicoret-coret pada tulisan polionya," terangnya.