Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Harusnya Komisi D bukan pimpinan DPRD yang pelesiran'

'Harusnya Komisi D bukan pimpinan DPRD yang pelesiran' Rapat paripurna DPRD Jakarta sepi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana pelesiran sejumlah pimpinan dan perwakilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta juga mengundang kritik dari dalam. Salah satunya anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur.

Guntur menilai, rencana pelesiran yang dilakukan sekelompok anggota DPRD untuk mempelajari terowongan raksasa atau deep tunnel, MRT, giant sea wall dan monorel merupakan pemborosan anggaran. Negara-negara yang menjadi tujuan antara lain Malaysia, China, dan Belanda.

"Sebenarnya kunker ini hanya buang-buang anggaran saja," kata Guntur di Gedung DPRD DKI Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (31/5).

Kritikan dari politisi Partai Hanura ini bukan tanpa alasan, pasalnya yang berangkat untuk melakukan peninjauan tidak dilakukan oleh komisi yang membidangi pembangunan, yakni Komisi D. Namun yang keberangkatan adalah pimpinan dewan dan fraksi.

"Seharusnya yang berangkat untuk kunker ini adalah Komisi D, karena ini masalah deep tunnel, giant sea wall dan MRT yang berhubungan dengan Komisi D tapi kenapa malah pimpinan dewan dan perwakilan fraksi?" katanya ketus.

Guntur berharap, dalam kunker ini tidak ada dari pihak ketiga yang berkepentingan untuk pekerjaan ini di masa yang akan datang. Menurutnya, kunker ke luar negeri baru pertama kali dengan rombongan 15 anggota DPRD yang tidak sesuai dengan komisi yang bersangkutan.

"KPK harus turut memantau kunker ini," tandasnya.

Menurut data yang dimiliki Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Anggaran (Seknas Fitra) menyebutkan, pelesiran ini akan menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas luar negeri yang dikemas dengan nama perjalanan dinas luar daerah, dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 1,9 miliar. Sebagian besar dana itu digunakan untuk kunjungan kerja sister city dan kunjungan kerja balasan sebesar Rp 1,812 miliar.

"Kunjungan seperti itu hanya menghabiskan devisa dari hasil pajak atau keringat rakyat yang diberikan kepada kas negara," kata Direktur Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika
Peluang Menteri PDIP Mundur, Hasto: Gampang, Lihat Dinamika

PDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK
Ini Tugas 'Lurah' dan 'Korting' dalam Praktik Pungli hingga Rp6,3 Miliar di Rutan KPK

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis
Komisi III DPR Sudah Ingatkan Potensi Korupsi Timah: Angkanya Fantastis

Politikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
PKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI

Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya