Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Cipayung, Kejati Geledah Kantor Dinas Taman Jakarta

Merdeka.com - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Penggeledahan dilakukan Kejati DKI Jakarta untuk mengusut dugaan kasus korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis (20/1). Penggeledahan dilakukan tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

"Untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta melakukan penyitaan terhadap benda-benda guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Ashari mengatakan, penyelidikan kasus ini sesuai dengan fakta penyidikan pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah dari APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp326,97 miliar.

Kerugian Negara Rp26,71 Miliar

Ashari menambahkan, dana itu untuk pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Namun dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan alhasil mengakibatkan kerugian negara dalam proyek yang dananya dialokasikan dari APBD Pemprov DKI Jakarta itu senilai Rp26,71 miliar.

"Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah memulai penyelidikan baru kasus mafia tanah yang sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Simanjuntak mengatakan pihaknya membidik dugaan korupsi pembebasan lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.

"Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018 yang berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," kata Leonard dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/11).

Leonard menuturkan, penyelidikan dugaan korupsi itu dimulai setelah keluar surat perintah penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor: Print-2709/M.1/Fd.1/11/2021 tanggal 17 November 2021.

Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail mengenai lokasi tanah yang diduga terjadi korupsi. Kejagung khawatir mengganggu kerja penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

"Jadi informasi yang dikecualikan dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), maka belum bisa disampaikan secara detail," tegasnya.

Dia menambahkan, penyelidikan perkara tanah tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah.