DPRD DKI Targetkan APBD Perubahan 2020 Bisa Disahkan Pertengahan November
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020. Diperkirakan, pertengahan November mendatang APBD-P 2020 sudah bisa disahkan.
"Kira-kira tanggal 13 November target paripurna APBD Perubahan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik saat dihubungi, Kamis (22/10).
Politikus Gerindra itu mengatakan APBD Perubahan tahun 2020 mengalami defisit akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
APBD DKI Jakarta 2020 yang awalnya dianggarkan sebesar Rp87,9 triliun. Namun pada perubahan RKPD 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar 31,04 persen menjadi Rp60 triliun.
"APBD mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," ucapnya.
Dia menjelaskan besaran nilai APBD Perubahan tersebut sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp3,2 triliun. Dana tersebut, kata Taufik, diproyeksikan untuk sejumlah proyek yang tertunda akibat Covid-19.
"Itu dibiayai dengan PEN ini. Ada Jakarta International Stadium, ada normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk kali, ada underpass dan flyover," jelas Taufik.
Selain itu berdasarkan data dari dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), target APBD 2020 direncanakan sebesar Rp82 triliun, diperkirakan mengalami penurunan sebesar 33,71 persen Perubahan RKPD tahun 2020 menjadi Rp54 triliun.
Ada pula penerimaan pembiayaan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp5.7 triliun pada Penetapan APBD tahun 2020, pada perubahan RKPD tahun 2020 diperkirakan menjadi Rp6.1 triliun atau meningkat sebesar 6,98 persen.
Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI Jakarta membahas Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta di puncak Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, rapat tersebut dilaksanakan pada Rabu (21/10/2020) pukul 09.00 WIB. Rencananya rapat tersebut hanya berlangsung dalam satu hari.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca SelengkapnyaPer 1 Maret 2024, tercatat kasus DBD mencapai 16.000 kasus
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaDi sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaGenangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaIsnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaCara Aman Angkat Benda Berat Agar Tidak Cedera, Penting Diketahui
Baca Selengkapnya