Cegah PNS DKI bolos, Ahok minta BKD periksa presensi
Merdeka.com - Libur Hari kenaikan Isa Al Masih pada Kamis (14/5) kemarin, membuat hari Jumat ini berada di antara tanggal merah. Hal itu memantik beberapa PNS DKI mengajukan cuti sehingga liburannya menjadi bertambah lama.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyiapkan cara untuk mengantisipasi itu. Di antaranya dengan meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memeriksa presensi.
"Nanti BKD akan periksa. Kelihatan kan yang olahraga lebih sedikit ya? Semua ngajuin cuti, banyak yang ngajuin cuti itu," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/5).
Namun sepertinya, Ahok tak terlalu mencemaskan banyaknya pegawai yang cuti tersebut. Dirinya mengatakan jika PNS memang mempunyai hak cuti, dan tinggal menghitungnya saja dari jumlah cuti yang mereka telah ambil. "Ya potong saja cutinya," ujarnya singkat.
Namun, jika ternyata ada PNS yang tak mengajukan cuti dan terhitung membolos maka Ahok bakal menindak tegas mereka. Hal itu karena Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akan berlaku dinamis, sesuai absensi para PNS bahkan termasuk catatan mereka jika terlambat masuk dan mengisi presensi di hari kerja.
"Sanksinya kan TKD bisa hilang. Dalam TKD dinamis itu, kalau dia nggak jelas harus dipotong. Sekarang belum lihat, evaluasi lagi nanti. Harusnya TKD juga hilang. Enggak pantas juga telat 5 menit," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaNamun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran membela Presiden Jokowi yang disebut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa bekerja.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya