Anies Baswedan Siap Jalankan Keputusan Pemerintah Pusat Soal PPKM Darurat

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Sebab, PPKM darurat dilaksanakan berdasarkan skala nasional. Bukan wilayah. Sehingga diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Jadi keputusannya dilakukan bukan per provinsi atau per kabupaten kota tapi dilakukan secara nasional dan itu kita tunggu keputusannya," kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (18/7).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan kesiapan Pemprov DKI Jakarta menjalankan keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Ini adalah sebuah kesatuan, kita nanti akan melaksanakan sesudah ada ketetapan secara nasional," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi, memberi sinyal kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diperpanjang. Hal itu diketahuinya setelah mengikuti rapat kabinet.

"Hari ini kebetulan saya juga bergabung dalam rapat kabinet melalui video conference. Bapak Presiden menyatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang," ujar Muhadjir, di Solo, Jumat (16/7).

Menurutnya, dalam rapat tersebut dijelaskan perpanjangan PPKM Darurat rencananya diberlakukan sampai akhir bulan Juli ini.

"Hingga akhir Juli," katanya.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang juga koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Nantinya, evaluasi ini akan menjadi menentukan kebijakan PPKM Darurat ini apakan akan diperpanjang atau tidak. Menurut Luhut, keputusan soal perpanjangan PPKM Darurat ini diumumkan paling lambat 3 hari ke depan menunggu hasil evaluasi.

"Kami sedang melakukan evaluasi apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan dalam dua tiga hari ke depan kami akan mengumumkan secara resmi," kata Luhut dalam konferensi pers evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Namun, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat selama 15 hari sejak 3 Juli 2021 lalu, laju pergerakan masyarakat di wilayah yang menjalankan PPKM Darurat terjadi penurunan.

Dengan tujuan menurunkan mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat dan mengendalikan penularan varian delta, Menko Luhut mengatakan ada berbagai kemajuan di wilayah Jawa-Bali.

"Dari data Google Traffic, Index cahaya malam, ada penurunan signifikan di mobilitas masyarakat. Ini berikan harapan kepada kita untuk delta ini bisa turun," kata dia.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com