Anggota DPRD DKI Kenneth Kritik Pemprov DKI Angkut Jenazah Covid-19 Pakai Truk

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan truk untuk mengangkut peti jenazah berisi jasad terpapar Covid-19, untuk menuju tempat pemakaman umum (TPU). Hal tersebut mendapatkan kritikan keras dari Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth.

Menurut politikus PDIP yang akrab disapa Kent, mengangkut jenazah dengan truk tidaklah manusiawi. "Masa mengantarkan jenazah Covid-19 menggunakan truk. Apa tidak memikirkan perasaan keluarga jenazah tersebut?" kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (26/6).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri membeberkan kondisi keuangan yang dialami oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Edi mengatakan, pihaknya akan menggunakan truk berkapasitas delapan peti jenazah untuk mengangkut jenazah Covid-19.

"Dinas Pemakaman tidak sanggup nguburin, sudah capek semuanya ini baru jam 6 doang sudah 146 jenazah sisanya masih ditaruh. Hari ini akan diangkat karena ambulans tidak mungkin lagi, dengan truk berkapasitas delapan peti mati," kata Edi saat menghadiri rapat di Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta.

Kent menilai apa yang dikatakan Edi Sumantri tidak pantas diucapkan oleh satu pejabat Pemprov DKI Jakarta, karena akan membuat masyarakat tidak tenang.

"Mengenai statement Pak Edi Sumantri seperti itu, kalau saya jadi Gubernur DKI akan saya ganti kalau anak buah saya berbicara seperti itu, omongan yang di lontarkan bukannya bisa membuat masyarakat jadi semakin tenang, malah akan berakibat sebaliknya," ujarnya.

Kent meminta kepada Gubernur Anies agar lebih fokus dalam menangani Pandemi Covid-19 hingga tidak terulang lagi membawa jenazah menggunakan truk.

"Pak Anies harus bisa membuat terobosan-terobosan baru, jadi jangan hanya wacana saja diperbanyak tetapi tidak ada action-nya. Saya yakin jika semua bergerak cepat secara sistematis dan terorganisir dengan baik serta tepat sasaran, saya yakin penanganan Covid-19 di Jakarta akan dapat diatasi secara signifikan," sambung Kent.

Soal kekurangan dana, Pemprov DKI, lanjut Kent, bisa mengalihkan anggaran tidak urgent dari sejumlah dinas untuk digunakan menangani Covid-19. Sebagai contoh Dinas Bina Marga diberikan anggaran ratusan milliar untuk pembuatan trotoar dan JPO, serta dinas perhubungan untuk pembuatan jalan sepeda.

"Anggaran Formula E juga sampai hari ini tidak ada kabar yang jelas, katanya anggaran tersebut mau dikembalikan, tetapi mana uangnya? Jadi untuk apa mengalokasikan anggaran yang tidak ada urgensinya tersebut?" tegas Kent.

Oleh karena itu, Kent meminta kepada penegak hukum agar bisa memonitor Anggaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak jelas penggunaannya. Pasalnya, saat ini Gubernur Anies selalu mengatakan, Jakarta kekurangan dana, tetapi di lain sisi selalu memaksakan kegiatan yang tidak prioritas.

"Lucu di satu sisi Gubernur Anies selalu bilang DKI enggak punya uang, tetapi di satu sisi boros dalam memakai anggaran untuk hal yang tidak prioritas," beber Kent.

Terkait keputusan menerapkan PPKM, Kent meminta Pemprov DKI harus mempunyai strategi yang jitu di dalam memperpanjang PPKM Mikro berdasarkan pengalaman pandemi selama setahun lebih ini. Banyak ilmu yang bisa di ambil dan bisa diterapkan dengan tujuan agar perekonomian di Jakarta tetap berjalan.

"Jadi bukan malah menutup sementara beberapa tempat. Perekonomian dan penanganan kesehatan sudah selayaknya harus jalan beriringan," tuturnya.