Ahok sebut lelang jabatan bukan untuk menghina alumni IPDN

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan pelaksanaan seleksi terbuka atau lelang jabatan lurah dan camat untuk wilayah ibu kota bukan untuk merendahkan para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tetapi, untuk meningkatkan layanan publik di Jakarta.

Menurut Ahok , Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 32  Tahun 2014 mengatur aparatur sipil tidak harus ditempati oleh lulusan IPDN. Yang paling penting, kata Ahok , mereka harus dapat mengatur jalannya pelayanan publik dengan baik.

"Jadi tidak ada penghinaan terhadap pamong lulusan IPDN. Yang penghinaan justru kalau ada pamong yang tidak mengerti undang-undang yang baru ini. Ada birokrat yang tidak mengerti, mereka komplain: 'Masa perawat dan dokter jadi Lurah dan Camat. Tidak boleh ini, menghina IPDN. Kita harus PTUN kan'. Nah, itu artinya tidak mengerti konsep," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (22/4).

Ahok menjelaskan, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi DKI berencana akan memperbanyak kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di seluruh kantor kelurahan. Paling lambat, rencana tersebut akan direalisasikan pada Juni 2014. Pelayanan nantinya juga akan dibuka sampai malam hari.

Ahok menambahkan para PNS yang bekerja di PTSP tidak harus mengikuti jam kerja pegawai atau delapan jam kerja. Tetapi, dengan memakai sistem shift atau jam kerja bergantian sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

"Jadi kerja PNS-nya tidak harus berurutan delapan jam. Dia harus milih mau di jam yang mana. Ini juga bisa mengurangi kemacetan. Dan orang di DKI ini bisa merasakan kalau mau urus apapun, kamu tidak usah pusing," pungkas dia.