Ada Anggaran Tak Masuk Akal di RAPBD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Pasti Ketahuan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.
Taufik juga mengatakan upaya dinas memasukkan anggaran tak realistis pada akhirnya akan tetap terdeteksi. Lagi pula, kata Taufik, kejadian adanya anggaran fantastis tidak hanya terjadi tahun ini saja.
"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10).
Politisi Gerindra itu mengatakan ada perbedaan besar ramainya mata anggaran lem aibon dengan usulan anggaran anggaran siluman KUA-PPAS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu publikasi media.
Menurutnya, teguran ataupun tindakan terhadap anggaran tidak rasional selalu ada dan dibahas dalam rapat komisi. Sehingga, kata Taufik, luput dari pemberitaan ataupun dampaknya pembahasannya tidak besar.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan," tandasnya.
Proses anggaran DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp124 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pasien yang meninggal diduga karena terlambat mendapat penanganan.
Baca SelengkapnyaUsai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaPengganti Resmi Dilantik, AWK Kosongkan Ruang Kerjanya di DPD Bali
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKorban tersengat arus listrik dan terjatuh kedalam bak air dalam posisi masih memegang kabel tersebut.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya