RI disebut stop hukuman mati setelah Bali Nine, Menlu protes PBB
Merdeka.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah isu yang beredar di media massa Australia, bahwa pemerintah berencana menggelar moratorium hukuman mati. Menteri Retno L.P Marsudi menegaskan, pernyataan konon disebut oleh perwakilan RI di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu tidak benar.
"Setelah membaca berita tersebut, semalam saya melakukan komunikasi via telepon dengan Dubes kita di Jenewa. Diperoleh informasi bahwa apa yang dikutip oleh beberapa media Australia itu tidak benar," kata Menlu Retno L. P. Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jumat (6/3).
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu Hassan Kleib mengungkap kalimat diplomat Indonesia dalam sidang PBB di Jenewa kemarin. Isinya jauh dari yang dikutip oleh jurnalis Australia.
"Dan jika kita (Indonesia) memberlakukan kembali hukuman mati, hal tersebut lantaran kita didorong oleh situasi mendesak yang mempengaruhi masyarakat kita sebagai bagian dari tindakan kejahatan (narkoba) tersebut," ungkap Hassan.
Kalimat atau kutipan yang beredar di media Australia mengatakan Indonesia berniat menggelar moratorium hukuman mati. Perbedaan tafsir ini, kata Menlu Retno, juga dipicu kesalahan ringkasan kesimpulan di kantor komisaris tinggi HAM PBB.
"Beberapa media mengutip dari (ringkasan PBB). Kemudian kita memprotes karena kita tidak pernah menyampaikan seperti itu, dan versi yang di upload di website kantor komisaris tinggi HAM itu sudah direvisi," tutur Retno.
Kemarin (5/3) sempat muncul kabar bahwa diplomat Indonesia menyatakan pemerintah mengkaji moratorium eksekusi mati setelah gonjang-ganjing Bali Nine. Salah satu yang memuat isu tersebut adalah Surat Kabar Sydney Morning Herald.
Adapun, di Komisi HAM PBB, posisi Indonesia memang sedang disudutkan. Asisten Sekjen PBB, Ivan Simonovic, mengatakan hukuman mati tidak berperikemanusiaan. Selain itu, organisasi internasional ini menilai tidak ada bukti hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaPuan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai
Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaReaksi Gibran soal Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar
Gibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaRingkus Sindikat Narkoba Fredy Pratama, Polisi Usut Kaitan dengan Murtala Ilyas
Ada empat tersangka ditangkap di Jawa Tengah yang membawa barang bukti 51 kilogram sabu dengan modus kamuflase menjadi teh China.
Baca SelengkapnyaAnies Sulit Terobos 'Kandang Banteng'?
Menurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJejak Karir AHY: Pensiun Dini dari TNI, Gagal jadi Gubernur DKI dan Kini Menteri Anak Buah Jokowi
Presiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca Selengkapnya