PM Selandia Baru janji mundur kalau terbukti perintahkan penyadapan

Merdeka.com - Perdana Menteri Selandia Baru John Key menegaskan siap mundur bila terbukti ada aktivitas intelijen memata-matai jutaan data seluler di kawasan, termasuk Indonesia. Dia sedang mendapat tekanan publik, termasuk hak angket dari DPR setempat, karena bocoran data dari Edward Snowden. Publik menilai pemerintah telah melabrak hak privasi warga sipil.

Di hadapan parlemen, Key menyatakan Dinas Rahasia Selandia Baru (GCSB) tidak pernah berusaha menembus privasi warga biasa dalam menggelar operasi intelijen.

"Dalam pandangan saya, memata-matai warga berarti mengumpulkan data dari seluruh populasi atau jumlah mayoritas dari sebuah populasi," ujarnya seperti dilansir the Guardian, Selasa (10/3).

Prahara yang menimpa pemerintah Selandia Baru, terjadi setelah wawancara radio pekan lalu mengungkap praktik lancung intelijen tersebut.

“Intinya saya siap mundur bila terbukti GCSB memata-matai warga sipil,” kata Key.

Walau pemerintah berkeras aksi intelijen ini terukur, Mantan Kepala GCSB Bruce Ferguson menyatakan proses pengumpulan data sifatnya sangat massal. “Tidak mungkin melakukan operasi (penyadapan) ke level individu,” bebernya.

Disebutkan bahwa Selandia Baru aktif mengumpulkan data dari negara-negara tetangganya, baik itu Indonesia maupun negara kecil di Kepulauan Pasifik sepanjang 2009. Bahkan yang lebih banyak disadap adalah negara tetangga Selandia Baru, misalnya Fiji, Kepulauan Solomon, hingga Samoa.

"Mereka menyadap nyaris semua sambungan telepon, setiap email, dan data-data itu langsung dikirim ke markas NSA," ungkap wartawan investigasi Nicky Hager yang melansir ulang temuan Snowden.

Semua data itu diserahkan GCSB kepada NSA, tempat Snowden bekerja sebagai pegawai kontrak. Rantai pasokan tersebut adalah bagian dari kerja sama intelijen ‘Five Eyes’, melibatkan Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Untuk penyadapan pemerintah Indonesia, Selandia Baru disebut-sebut membobol jaringan PT Telkomsel. Periode penyadapan tersebut, antara 2009-2010, sama dengan waktu intelijen Australia menguping ponsel Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya.

Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menilai bocoran informasi dari Snowden bukan sesuatu yang baru. RI akan tetap membangun hubungan baik dengan Selandia Baru.

“Menurut saya itu isu lama yang dimunculkan kembali,” kata Retno.

Respon pemerintah kali ini lebih tenang dibanding SBY saat mengetahui disadap Australia. Karena Ibu Negara Ani Yudhoyono juga dicuri data ponselnya, pemerintah RI dua tahun lalu memutuskan semua kerja sama pertahanan dengan Negeri Kanguru.