Myanmar, Lingkaran Kekacauan yang Kian Terlupakan

Merdeka.com - Ketika para jenderal Myanmar merestui hadirnya demokrasi, negara itu berkembang pesat. Pemerintah menjadi penggagas kesepakatan gencatan senjata dengan banyak kelompok pemberontak. Angka kemiskinan turun dan investasi asing melonjak. Ekonomi tumbuh dengan angka rata-rata 6,6 persen per tahun. Kelompok kelas menengah tumbuh.

Hanya dalam waktu satu tahun, para jenderal membalikkan keadaan dalam satu dasawarsa terakhir. Lapangan kerja merosot. Angka kemiskinan satu dolar per hari berlipat ganda, menyengsarakan lebih dari separuh penduduk negeri. Kemiskinan di perkotaan bertambah lebih dari tiga kali lipat. Mata uang rontok hingga 60 persen dalam waktu lima bulan. Perekonomian Myanmar menyusut 30 persen dari perkiraan sebelum terjadi kudeta dan pandemi. Pemadaman listrik kian meluas. Sekolah-sekolah ditutup.

Dilansir dari laman the Economist, Sabtu (29/1), investasi asing juga berpaling dari Myanmar. TotalEnergies, perusahaan energi Prancis yang menjalin kerja sama dengan junta militer akhirnya mengumumkan mereka angkat kaki bulan Januari ini. Chevron, perusahaan minya ternama Amerika dan Woodside Petroleum Australia mengumumkan hal yang sama pekan ini.

Adani Ports, bagian dari perusahaan besar India, juga menarik diri. Ant Gorup, perusahaan China, belum lama ini membatalkan rencana membeli saham di perusahaan fintech lokal Myanmar.

Lebih buruk lagi, militer menggunakan kekerasan untuk meredam unjuk rasa warga yang menentang kudeta. Jenderal Min Aung Hlaing, panglima militer dan pemimpin junta merestui pertumpahan darah. Tentara memburu para aktivis di setiap kota dan membantai warga. PBB mengatakan serangan tentara terhadap warga dalah kejahatan kemanusiaan. Sejumlah warga akhirnya mengangkat senjata dan kekerasan kian melanda seantero negeri. Sekitar 400.000 penduduk mengungsi.

Namun dunia kian melupakan Myanmar. Negara Barat repot dengan urusan dalam negeri, bermusuhan dengan China dan bersiap akan kemungkinan perang di Eropa. India dan China, dua tetangga besar Myanmar, juga tak sudi ikut campur. Negara ASEAN terbelah dalam hal bagaimana menangani krisis Myanmar. Tindakan paling keras ASEAN sejauh ini hanya melarang Jenderal Min Aung Hlaing ikut serta dalam KTT--langkah besar untuk ukuran ASEAN tapi masih jauh dari apa yang diperlukan.

Negara tetangga Myanmar lainnya juga tidak berbuat banyak. Puluhan ribu pengungsi memadati Thailand dan India. Kekerasan dan narkoba merajalela di perbatasan. Methamphetamine membanjiri kartel Asia Tenggara yang mengambil kesempatan dengan meningkatkan produksi saat terjadi kekacauan. Kelompok perlawanan geram dengan apa yang mereka anggap dukungan China terhadap junta.

Meski negara Barat bisa menolak campur tangan, mereka masih bisa membawa junta ke meja perundingan. Pada 26 Januari Amerika memperingatkan perusahaan yang beroperasi di Myanmar bisa terancam sanksi. Amerika dan Eropa juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah jenderal dan perusahaan yang berkuasa di sana. Mereka juga memberi sanksi kepada perusahaan negara yang meraup keuntungan dari minyak dan gas--industri yang menjadi sumber dana bagi rezim militer.

Junta mengabaikan tekanan Barat. Tetangga Myanmar lebih punya banyak pengaruh. Tapi India khawatir junta lebih menguntungkan bagi China maka mereka menjual senjata ke junta dan masih menutup pintu bagi pengungsi. China tidak senang dengan situasi ini. China disebut-sebut berusaha menekan junta diam-diam agar membebaskan Aung San Suu Kyi, tokoh demokrasi yang memimpin pemerintah sebelum dikudeta militer. Suu Kyi dan partainya membentuk pemerintahan bayangan dan menyerukan perlawanan terhadap junta. China sudah meminta pemerintahan bayangan ini mencegah para pemberontak menyerang investasi China.

ASEAN juga seharusnya lebih berani dan menangguhkan keanggotaan Myanmar. Junta dalam posisi sulit. Kelompok perlawanan terus tumbuh. ASEAN dan China mengatakan mereka menginginkan stabilitas tapi justru mereka membiarkan junta tetap berkuasa dan lingkaran kekacauan.