Kementerian Luar Negeri Belum Pastikan Pemulangan WNI Anggota ISIS

Merdeka.com - Pemulangan WNI yang tergabung dalam ISIS dan berada di Suriah kini masih dalam proses dan nampaknya masih harus melewati proses panjang lagi. Kementerian Luar Negeri hingga kini masih belum mendapat informasi jelas tentang jumlah WNI yang berada di Suriah. Sampai saat ini proses verifikasi masih terus dilakukan.

Plt Jubir Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah menyampaikan selama ini Indonesia terus bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki akses. Pihaknya juga masih sulit mengonfirmasi jumlah WNI yang berada di Suriah dan tergabung ISIS.

Faizasyah mengatakan Indonesia memerlukan upaya khusus di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk bisa memastikan status para WNI di Suriah. Namun demikian membutuhkan waktu yang cukup lama karena warga negara yang meninggalkan Indonesia tanpa melapor ke perwakilan manapun, tidak terdeteksi.

Selain hal itu, ada juga informasi Turki akan turut membantu memulangkan para WNI.

"Saya belum dengar soal itu. Yang saya tahu, pada waktu lalu ada yang dibantu pulang oleh pemerintah dengan kerja sama dengan negara setempat seperti Irak dan lainnya," jelasnya, Rabu (30/10).

Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Irak, Turki, dan Suriah. Namun, akan tetap sulit bagi pemerintah untuk bisa masuk ke wilayah konflik, kendati mulai mereda. Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Suriah, melakukan proses lainnya bersama pihak ketiga seperti ICRC atau badan netral lain yang bisa membantu.

Selain itu, pemerintah juga belum dapat memastikan tentang Foreign Terrorist Fighters (FTF) asal Indonesia mengingat banyak negara lain yang memiliki kekhawatiran yang sama. Proses verifikasi nasional masih sangat sulit dilakukan karena kondisi dan wilayah yang tidak memungkinkan.

Terkait langkah antisipasi FTF, Faizasyah menilai dapat ditangani BNPT. Sementara Kementerian Luar Negeri fokus melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, organisasi PBB serta menjalin komunikasi dengan pemerintah Suriah.

Reporter: Benedikta Miranti Tri VerdianaSumber: Liputan6