Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini 4 kritik presiden RI terhadap PBB, dari Soekarno sampai Jokowi

Ini 4 kritik presiden RI terhadap PBB, dari Soekarno sampai Jokowi Presiden Jokowi bertemu Sekjen PBB. ©2014 Merdeka.com/Rusman Setpres

Merdeka.com - Indonesia punya hubungan rindu dendam dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak era Presiden ke-1, Soekarno. Bahkan, kasus negara ini termasuk unik, sempat keluar untuk bergabung kembali dengan organisasi internasional tersebut.

Oleh sebab itu, sejak Orde Lama berakhir, cukup mengejutkan beberapa era kepresidenan punya kritik masing-masing terhadap PBB. Hubungan dengan PBB relatif akur di era Soeharto. Apalagi mantan jenderal Kostrad ini membawa Indonesia kembali masuk PBB.

Kendatipun, rezim Orde Baru sering diserang Komisi HAM PBB untuk kasus-kasus pembunuhan warga sipil dan penculikan aktivis. Habibie tak pernah melontarkan kritik terbuka pada PBB, walaupun keputusan UNTAET kerap bias terkait penyelesaian referendum Timor Timur.

Indonesia juga baik-baik saja dengan PBB selama kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Tradisi 'tak akur' dengan PBB berlanjut di era Presiden Joko Widodo. Jelang, KAA, presiden menyatakan PBB gagal menjalankan peran sebagai kekuatan yang bisa mewujudkan keadilan global.

"Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.

Apa saja kritik presiden-presiden Republik Indonesia terhadap PBB? Berikut rangkumannya oleh merdeka.com:

Soekarno keluar dari PBB

Soekarno relatif punya pengaruh cukup besar di PBB. Sebab dia menjadi pemrakarsa Konferensi Asia Afrika serta Gerakan Non-Blok. 

Ketika PBB tiba-tiba memasukkan Malaysia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Soekarno meradang. Dia menuding, pembentukan Federasi Malaya adalah kepentingan Blok Barat menancapkan pengaruh di Asia Tenggara. Pada masa ini, Indonesia sudah mengarah ke kubu Blok Timur, walaupun secara umum menyatakan diri netral.

Saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB  pada 31 Desember 1964, proklamator ini mengancam keluar bila Federasi Malaya tetap dianggap negara berdaulat.

"Agar anggota-anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB daripada mendukung masuknya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB," ucap Bung Karno.

Karena PBB tetap memasukkan Malaysia dalam struktur anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Bung karno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sejak tanggal 7 januari 1965. 

Selain itu, Bung Karno menyatakan Indonesia sebaiknya keluar dari PBB lantaran isu hak veto. Negara-negara di Asia dan Afrika tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan China.

Gus Dur kritik PBB soal Palestina

Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid mengkritik PBB soal sikap ambigu terhadap Palestina. Walau mayoritas negara anggota sudah membela warga Tepi Barat dan Jalur Gaza, tapi kebijakan yang muncul selalu menguntungkan Israel yang didukung Amerika Serikat.

Apalagi, Dewan Keamanan menurut Gus Dur, terlalu mudah disetir AS. "Negara yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa," kata Gus Dur pada 2001.

Indonesia, di masa Gus Dur, pernah menentang rancangan keputusan Sidang Khusus Keempat Komisi HAM

PBB mengenai Timor Timur yang dirumuskan akhir bulan September 2000 di Geneva.

Posisi Indonesia selepas referendum Timor Leste disudutkan dengan tuduhan pelanggaran HAM. Kementerian Luar Negeri saat itu menilai pelaksanaan sidangnya yang bermotivasi politik.

Megawati abaikan PBB soal Aceh

Posisi unitaris Megawati yang keras di Aceh sudah diambil sejak dia masih menjadi Wakil Presiden RI. Opsi Ketua Umum PDI-P itu selalu menggelar operasi militer untuk menumpas Gerakan Aceh Merdeka.

Ketika akhirnya naik ke tampuk kekuasaan pada 2001, Megawati benar-benar menggelar operasi militer.

PBB akhirnya melakukan intervensi, mendesak Indonesia tidak melakukan pendekatan militer. Sekjen Kofi Annan, saat itu langsung menelepon Megawati supaya mobilisasi TNI ditunda.

Namun opsi itu ditolak Megawati. Fakta ini disampaikan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. "Annan usul agar pemerintah berunding kembali dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo," kata Yusril.

Perdamaian di Aceh baru tercipta setelah Megawati lengser.

Jokowi kritik Palestina, PBB kritik hukuman mati

Dalam catatan merdeka.com, sebelum kritik tatanan global pekan lalu, Jokowi pernah menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina.

Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.

"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil," kata presiden setelah bertemu Ki-moon.

Hubungan antara pemerintahan Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.

Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi supaya Bali Nine

(mdk/ard)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Lihat Gibran Debat, Prabowo Klaim Rakyat Ingin Pemilu Secepatnya Supaya Keputusan Jelas

Usai Lihat Gibran Debat, Prabowo Klaim Rakyat Ingin Pemilu Secepatnya Supaya Keputusan Jelas

Prabowo Subianto menyebut masyarakat tak sabar untuk segera memilih pemimpin usai lihat Gibran debat Cawapres.

Baca Selengkapnya
Ramai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?

Ramai Kritik Prabowo Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, Ada Pelanggaran Aturan?

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai pro kontra.

Baca Selengkapnya
Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

Dulu AHY Kritik IKN Sita Anggaran Negara, Usai Jadi Menteri Puja Puji

AHY resmi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri ATR/BPN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024) lalu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Puan soal Ramai Petisi Akademisi Kritik Jokowi: Biarlah Rakyat yang Menilai

Ramai akademisi mengeluarkan petisi untuk Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

Politikus PDIP Kritik Kenaikan Pangkat Kehormatan Prabowo: Seperti di Era Orde Baru

TB Hasanuddin menegaskan, dalam militer saat ini tidak ada istilah pangkat kehormatan lagi.

Baca Selengkapnya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana

JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Prabowo Sebut Kenal Dekat Presiden ke-2, Pendukung Teriaki Balikan, Titiek Soeharto Senyum-senyum Malu Sambil Melirik Sang Anak

Prabowo Sebut Kenal Dekat Presiden ke-2, Pendukung Teriaki Balikan, Titiek Soeharto Senyum-senyum Malu Sambil Melirik Sang Anak

Menegaskan kedekatannya dengan Soeharto, Prabowo mengaku jika dia kerap melakukan makan siang bersama.

Baca Selengkapnya
Ini Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur

Ini Kriteria Presiden 2024 Pilihan Istri Gus Dur

Dalam pertemuan dengan Wapres, para tokoh yang hadir menyampaikan hal-hal terkait pentingnya keutuhan bangsa,.

Baca Selengkapnya
Reaksi Santai Anies Soal Prabowo Diberi Jokowi Pangkat Jenderal Kehormatan

Reaksi Santai Anies Soal Prabowo Diberi Jokowi Pangkat Jenderal Kehormatan

Pemberian pangkat jenderal kehormatan itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya