Duterte Dinilai Tidak Pantas Sahkan UU Anti-Pelecehan Seksual
Merdeka.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte kembali menuai kritikan setelah menandatangani Undang-Undang Anti-pelecehan Seksual hari ini.
Duterte dinilai tidak pantas mengesahkan kebijakan itu karena telah dicap sebagai pemimpin misoginis (pembenci perempuan) karena leluconnya terdahulu tentang pemerkosaan.
Dilansir dari Channel News Asia pada Selasa (16/7), banyak penentangnya khawatir dengan citra Duterte saat ini, yang dinilai berisiko menghambat implementasi peraturan itu di Filipina.
Sebelumnya, Duterte dituduh melakukan pelecehan seksual pada beberapa kesempatan, dan bahkan berani melontarkan lelucon yang dinilai merendahkan wanita.
Tindakannya itu tidak hanya membuat marah kalangan feminis setempat, namun juga banyak masyarakat Filipina.
Adapun UU Anti-pelecehan Seksual telah digodok sejak April lalu. Dalam UU itu di antaranya akan melarang pembicaraan berbau seks via telepon dan pesan teks, serta akan menindak tegas penghinaan yang bersifat "cabul".
Selain itu, undang-undang terkait juga akan memberlakukan denda dan, dalam beberapa kasus, hukuman penjara untuk pelecehan seksual di jalan-jalan, sekolah dan kantor.
Ancaman hukum terkait juga termasuk menggoda dengan siulan, meraba-raba, penghinaan misoginis, serta komentar atau respons sepihak atas penampilan seseorang.
Senator oposisi Risa Hontiveros, yang ikut terlibat dalam penulisan undang-undang itu, menyambut baik pengesahannya undang-undang tersebut.
Dia mengatakan akan menutup celah dalam aturan sebelumnya terhadap pelecehan seksual, tetapi menambahkan bahwa "hanya sebaik cara penerapannya".
Duterte menimbulkan kontroversi di masa lalu atas perlakuannya terhadap wanita.
Pada 2016 dia bersiul melecehkan seorang jurnalis perempuan selama konferensi pers yang disiarkan televisi secara nasional.
Tidak lama berselang, dia juga memicu kemarahan ketika mengatakan ingin memperkosa seorang misionaris Australia yang "cantik", yang telah mengalami pelecehan seksual dan kemudian dibunuh dalam sebuah kerusuhan di salah satu penjara Filipina.
Tahun lalu, Duterte dilaporkan berusaha mencium seorang tenaga kerja wanita (TKW) Filipina di atas panggung saat berkunjung ke Korea Selatan.
Tindakan itu memicu tuduhan Duterte menyalahgunakan kekuasaan.
Juga di tahun yang sama, kritik luas menyasar Duterte ketika dia mendesak tentara untuk menembak anggota militan wanita di bagian kelaminnya.
Pengritik utama Duterte, Senator Leila De Lima, mengatakan dia berharap sang presiden tidak mendapat pengecualian terhadap UU Anti-pelecehan Seksual.
"Jika kita menghitung semua tindakan dan komentarnya yang tidak menghormati wanita sejak dia berkuasa, seharusnya dia mendapat hukuman berat, tapi sekarang dia berkuasa," ujar De Lima khawatir tentang potensi impunitas pada sang presiden.
Sebaliknya, Duterte diketahui berulang kali mengkritik De Lima atas skandal perselingkuhan yang pernah dituduhkan pada sang senator.
"Dia tidak hanya meniduri sopirnya, dia juga mengacaukan negara," kritik Duterte.
Sementara itu, juru bicara Duterte Salvador Panelo mengatakan atasannya akan mematuhi hukum, tetapi menolak tuduhan misogini.
"Ketika dia melontarkan lelucon, itu dimaksudkan untuk membuat orang tertawa, tidak pernah menyinggung," kata Salvador Panelo kepada wartawan.
"Kalian para wanita harus tahu itu. Misogini berbeda dengan membuat orang tertawa," pungkasnya.
(mdk/pan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polisi telah memeriksa delapan orang saksiuntuk mengusut laporan dugaan pelecehan seksual.
Baca SelengkapnyaKeputusan menonaktifkan ETH ini berdasarkan hasil Rapat Pleno Yayasan pada hari Senin 26 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDia menerima apa yang telah menjadi keputusan organisasi tersebut. Dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korban dugaan pelecehan seksual dilakukan rektor Universitas Pancasila sebelumnya menyurati Kemendikbud.
Baca SelengkapnyaTudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaDugaan pelecehan terjadi pada Februari 2023 bersamaan dengan almarhum ayahnya sakit.
Baca SelengkapnyaPidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnya