Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dipaksa mundur karena tuduhan korupsi, PM Malaysia menolak

Dipaksa mundur karena tuduhan korupsi, PM Malaysia menolak Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. (c) reuters.com

Merdeka.com - Perdana Menteri Najib Razak menolak desakan mundur yang diserukan mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad. Najib berada dalam tekanan, setelah namanya disebut-sebut terlibat skandal penggelapan uang BUMN investasi, 1MDB, pada 2008. Skandal itu membuat perusahaan pelat merah itu sekarang memiliki utang terancam gagal bayar USD 11 miliar.

Walau tetap menghormati Mahathir sebagai seniornya di Partai Barisan Nasional (UMNO), Najib mengatakan kritik-kritik yang dialamatkan padanya bukan alasan untuk meletakkan jabatan.

"Saya dipilih oleh anggota partai dan rakyat negara ini. Dengan demikian, saya berkewajiban menjawab tuntutan rakyat, bukan hanya dari satu individu," ujarnya saat diwawancara TV pemerintah, seperti dilansir AsiaOne, Jumat (10/4).

Selain kasus korupsi BUMN, Najib juga disebut-sebut berada di balik pembunuhan seorang penerjemah asal Mongolia pada 2006. Wanita itu konon kekasih anak buah Najib, saat masih menjabat Menteri Pertahanan Malaysia, yang mengetahui data korupsi pembelian kapal selam dari Prancis empat tahun sebelumnya.

Kasus-kasus di seputar Najib itu, menurut Mahathir, menggerus kredibilitas pemerintah. "Saya tidak bisa lagi diam karena banyak surat kabar internasional melabeli Malaysia sebagai negara korup," tuturnya.

Sebelumnya, Mahathir yang bersahabat dengan Presiden Soeharto ini mengatakan rakyat Malaysia sudah tidak percaya pada kepemimpinan Najib. "Rezim ini akan tumbang jika (Najib) masih memimpin UMNO," tulis politikus 89 tahun itu di blog-nya, namun kini tak lagi bisa diakses.

Mahathir masih memiliki pengaruh kuat di internal UMNO. Pada 2009, PM yang berkuasa dua dekade lebih itu berhasil memimpin upaya pelengseran penerusnya, Abdullah Badawi.

Soal seluruh tudingan skandal yang melibatkannya, Najib membantah keras. Selain itu, dia meyakini kasus 1MDB yang sekarang menyeretnya hanya permainan politik segelintir orang.

"Tudingan soal utang 1MDB dan persoalan lain perusahaan itu hanya dilontarkan untuk menciptakan kontroversi," kata Najib.

(mdk/ard)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini
Malaysia Potong Masa Tahanan Mantan PM Najib Razak dari 12 Jadi 6 Tahun Penjara karena Alasan Ini

Najib Razak terjerat skandal korupsi 1MDB yang menghebohkan Malaysia.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Korupsi Tambang Nikel Eks Gubernur Malut Segera Disidangkan
Berkas Perkara Lengkap, Kasus Korupsi Tambang Nikel Eks Gubernur Malut Segera Disidangkan

KPK menyita uang tunai Rp725 juta dari total Rp2,2 miliar saat menangkap eks Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba Cs

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Mahfud Sindir Banyak Menteri Korupsi Semakin Besar | Prabowo dan Andika Makin Lengket
TOP NEWS: Mahfud Sindir Banyak Menteri Korupsi Semakin Besar | Prabowo dan Andika Makin Lengket

Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md menyinggung banyaknya jumlah menteri dalam sebuah pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Baca Selengkapnya
Cara Cerdik Orang Kaya Sembunyikan Harta
Cara Cerdik Orang Kaya Sembunyikan Harta

Dalam Pandora Paper, mengungkap cara politisi, miliarder, dan selebritas berpengaruh memanfaatkan rekening luar negeri.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua

Sekda Keerom terduga korupsi hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp18.201.250.000

Baca Selengkapnya